PBB Kecam Pembebasan Pemimpin Milisi Timtim

Dili (ANTARA News/AFP) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Selasa mengecam berita pembebasan mantan pemimpin milisi Indonesia yang dituduh ikut ambil bagian dalam pembantaian penduduk sipil di Timor Timur pada 1999.

"Jika berita itu benar, pembebasannya berlawanan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang dibentuk Misi PBB di Timor Timur dan pelanggaran berat prinsip global atas orang-orang yang bertanggungjawab untuk kejahatan terhadap kemanusiaan," kata wanita juru bicara Sekjen PBB Ban Ki-moon, Marie Okabe, dalam satu pernyataan.

PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa tertuduh, Martenus Bere, telah dibebaskan Ahad menjelang peringatan nasional 10 tahun kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia, dalam referendum yang didukung PBB.

Pemerintah menolak memberikan konfirmasinya mengenai pembebasan Bere tersebut.

Bere ditahan pada 8 Agustus, lima tahun setelah diduga terlibat dalam pembantaian di Gereja Suai pada 1999, yang menyebabkan 200 orang tewas.

"Sikap PBB adalah tidak ada amnesti atau pengampunan bagi kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida," kata Okabe.

Dalam konteks itu, Kantor Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menentang keras pembebasan seseorang yang ditahan karena tuduhan demikian.

Pemimpin Timor Timur dikecam karena menentang tuntutan terhadap pihak yang bertanggungjawab pada kekejaman yang dilakukan semasa 1975-1999 di pulau itu, yang menewaskan sekitar 100 orang.

Presiden Jose Ramos-Horta mengatakan, memperbaiki hubungan baik dengan Indonesia lebih penting daripada menuntut keadilan. Dia juga mengatakan bahwa ia tak mengizinkan negaranya digunakan sebagai `eksperimen` dalam keadilan internasional.

Partai oposisi Fretilin mengatakan, dia tidak meraba perasaan rakyat Timor Timur. Banyak di antara mereka yang terus menuntut keadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan semasa pendudukan Indonesia.(*)

3 September 2009

PBB, saya punya info lo kalo yang melakukan pelanggaran HAM bukan hanya milisi timtim, tapi itu lo, yang di israel itu lo sampai sekarang malah masih melakukan pelanggaran HAM, atau mungkin itu bukan pelanggaran HAM ya, karena yang jadi korban itu islam kan.. mamang lah PBB itu

0 0 Balas LaporkanHapus
3 September 2009

saya kurang setuju dengan propinsi yang terlantarkan. apakah anda punya bukti?mari kita tanya kepada NKRI berapa subsidi yang diberikan kepada TIM-TIM selama bergabung NKRI.kalau TIM-TIM merasa tidak maju dengan daerah yang lain mari kita tanya kepada penduduk TIM-TIM sendiri apa yang telah mereka lakukan untuk membangun daerahnya?tanya kepada pemuda TIM-TIM yang telah belajar di NKRI apakah mereka kembali untuk membangun daerahnya?jangan salahkan orang lain kalau tidak bisa maju, tanya dirimu?

0 0 Balas LaporkanHapus
3 September 2009

Kesalahan bangsa Indonesia seharusnya cukup sekali saja.

Propinsi TIM- TIM adalah sebuah propinsi yg terlantarkan selama NKRI Merdeka. sehingga TIM-TIM memisahkan diri dari NKRI.Ini semuanya bukanlah kesalahan Rakyat Tim-Tim belaka,tetapi karena ketidak mampuan Pemimpin bgs Indonesia.Rakyat Tim2 memminta keadilan HAM wajar saja sebab selama ini mereka di perlakukan tak selayaknya manusia.

Seharusnya Pemerintah mempedulikan kehidupan Rakyat PAPUA,supaya jangan sampai menjadi TIM-TIM ke 2

0 0 Balas LaporkanHapus
3 September 2009

Presiden Jose Ramos-Horta mengatakan, memperbaiki hubungan baik dg Indo lebih penting drpd menuntut keadilan. Dia juga mengatakan bahwa ia tak mengizinkan negaranya digunakan sbg `eksperimen` dlm keadilan internasional.

JRH sbg seorang presiden seharusnya tak boleh bicara demikian.Rakyat sendiri menuntut keadilan,kemerdekaan secara individu,kenapa dicuekin? mau memperbaiki hub.dgn Indo it,s OK tapi ingat sebuah neg. bisa memperbaiki hub. dgn bangsa lain,kalau di dlm neg. sendiri sudah baik

0 0 Balas LaporkanHapus