Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju terhadap rencana kader PDIP menerima tawaran menjadi menteri pada kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), karena sejak pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009, PDIP tidak ikut berkoalisi dengan Partai Demokrat.
AP Batubara yang juga anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP mengemukakan kepada pers di Jakarta, Selasa, menjelaskan seputar isu tawaran dari pihak Partai Demokrat kepada PDIP untuk bergabung pada Kabinet Presiden SBY mendatang.
Dia mengatakan, jika memang ada kader PDI yang bersedia menjadi anggota Kabinet, pihaknya tidak melarang, namun dia mengusulkan agar kader tersebut mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan dari PDIP.
Menurut AP Batubara, sebenarnya ia tidak keberatan dengan tawaran koalisi Demokrat kepada PDIP khususnya tawaran menjadi anggota kabinet, sepanjang ada syarat yang bersifat ideologis yang harus dilaksanakan dalam kontrak politik, yang isisnya antara lain pemerintah berkomitmen melaksanakan ideologi Pancasila dalam segala bidang.
Namun, karena ajakan koalisi tersebut terkesan hanya bagi-bagi jabatan dalam kabinet, AP Batubara menyatakan sikap tidak setuju kepada DPP PDIP dan Deperpu PDIP dengan alasan jika ada kader PDIP d kabinet nantinya akan menjadi bagian dari konflik kepentingan dengan anggota kabinet yang berasal dari partai-partai koalisi Demokrat.
Mengenai isu adanya dukungan Demokrat kepada Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas untuk menjadi ketua MPR (2009-2014), AP Batubara mendukung sepenuhnya sepanjang yang bersangkutan menjalankan sesuai fungsinya dan bertujuan untuk mengawal Pancasila melalui MPR sebagai lembaga kedaultan tertinggi.
Pada kesempatan itu, AP Batubara meminta agar PDIP tetap sebagai partai oposisi untuk mewujudkan kehidupan demokrasi khususnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai perudang-undangan yang berlaku, karena tugas oposisi PDIP (2004-2009) dinilai belum maksimal malaksanakan tugas sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah.
Da menyatakan optimis, PDIP sebagai partai oposisi akan mendapat dukungan rakyat karena melakukan pekerjaan mulia dalam kehidupan negara demokratis, yaitu adanya partai yang sanggup mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"PDIP sudah jelas merupakan partai para pejuang demokrasi yang tidak gila pada kekuasaan, sehingga PDIP sebagai oposisi, berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.
AP Batubara menegaskan, kalau tidak diawasi dan dikontrol, maka pemerintahan akan otoriter dan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perlunya PDIP menjadi partai oposisi, walaupun dalam UUD 1945 tidak disebut istilah oposisi tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
