Ketua Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Suharto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan saat ini banyak santri yang tidak bisa balik ke kampung halaman, sehingga mereka tinggal di pondok pesantren dan membutuhkan bantuan sosial dan kebutuhan pangan hingga sarana penunjang untuk menghadapi normal baru.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Kulon Progo tinggal satu orang
"Untuk itu, kami dari Fraksi PKB DPRD Kulon Progo mendorong dan mengharapkan Pemkab Kulon Progo memberikan bantuan hibah kepada pondok-pondok pesantren sebagai bentuk kehadiran pemerintah kabupaten dalam memajukan pendidikan agama di pondok pesantren," kata Suharto.
Ia mengatakan FPKB DPRD Kulon Progo juga mendesak pemerintah setempat memberikan sosialisasi tentang normal baru di seluruh pondok pesantren yang ada di Kulon Progo. Pondok pesantren harus diberikan aturan jelas bagaimana cara menjaga protokoler kesehatan dan cara pencegahan penyebaran COVID-19.
"Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama sangat berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19, sehingga perlu ada aturan jelas dan sosialisasi protokoler kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19," katanya.
Baca juga: Bupati Kulon Progo pastikan stok pangan aman hingga Desember
Suharto mengatakan pondok pesantren memiliki peranan strategis sebagai lembaga pendidikan agama dan komunikator pembangunan. Pondok pesantren juga berperan strategis dalam memelihara nilai-nilai kemasyarakatan, seperti tradisi yang berada di lingkungan masyarakat.
"Pondok pesantren sebagai pencetak generasi yang berkualitas dengan berbasis agama dan pendidikan umum. Kami mendorong dan berharap Pemkab Kulon Progo benar-benar hadir di pondok pesantren. Kami merasa kehadiran Pemkab Kulon Progo di pondok-pondok pesantren perlu ditingkatkan," katanya.
"Seperti kita ketahui, pondok pesantren itu memiliki kurikulum tersendiri dalam mendidik santrinya. Ini sangat penting supaya kesehatan santri dan masyarakat sekitar benar-benar terjaga," katanya.
Baca juga: Pasien sembuh dari COVID-19 di Kulon Progo bertambah 2 menjadi 6 orang
Selain itu, lanjut Nur Eny, pondok pesantren juga perlu bantuan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung dengan diberlakukannya normal baru. "Jangan sampai masalah kesulitan anggaran kebijakan normal baru tidak bisa terselenggara dengan baik di pondok pesantren," kata Nur Eny yang juga Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo ini.
Ia menyarankan pemkab agar pembangunan infrastruktur dilakukan dengan skema padat karya. "Saya harap masyarakat dapat bekerja di situ dan dapat menambah pendapatan mereka," katanya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Ratna Purwaningsih
Baca juga: Petani Kulon Progo kembangkan tanaman klengkeng sistem surjan
"Harapannya, santri dapat memakai keterampilan mereka untuk bertahan selama menghadapi dampak pandemi COVID-19," harapnya.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
