Anggota DPR: Pejabat Bumn Bermasalah Agar Ditindak

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Nizar Dahlan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak tegas terhadap pejabat-pejabat BUMN yang bermasalah.

"Jika terbukti melanggar prinsip-prinsip `good corporate governance` (tata kelola perusahaan yang baik), mereka harus diberi sanksi, mulai dari peringatan hingga reposisi atau penggantian. Hal itu penting untuk menumbuhkan iklim `fairness` dalam tata kelola perusahaan," ujar Nizar Dahlan di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Nizar menanggapi kontroversi di Dewan Komisaris (Dekom) Pertamina.

Menurut Nizar, agar publik tidak bertanya-tanya, Presiden sebaiknya menyelesaikan dengan baik.

Hal itu penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Presiden dalam usahanya membangun dan mengembangkan kembali potensi sumber ekonomi nasional melalui sektor usaha yang dikuasai negara, dan tetap didukung oleh segenap komponen pelaku ekonomi nasional.

"Sebab komitmen Presiden Yudhoyono yang akan menjaga pola manajemen BUMN agar dikelola secara profesional dan kredibel serta bebas dari kepentingan politik, diharapkan menjadi pintu masuk agar BUMN nasional menjadi sumber pemasukan besar bagi APBN nasional ke depan. Oleh karenanya, ketegasan itu sangat diharapkan," ujarnya.
Jika tidak, lanjut dia, akan menimbulkan preseden buruk bahwa ada tebang pilih dalam menangani masalah yang tengah dihadapi BUMN.

"Dengan PT KAI, PT Merpati Airlines, dan PT Waskita Karya, pemerintah bisa dengan cepat mengambil keputusan melakukan reposisi di jajaran dekom dan direksinya. Terkait dengan masalah di tubuh Dekom Pertamina, kelihatannya pemerintah belum cepat mengambil keputusan," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Prof Dr Didik J Rachbini berpendapat, kecil kemungkinan presiden tidak tahu masalah yang terjadi di BUMN, sebab Menneg BUMN selaku pembantu presiden tentu melaporkan setiap masalah terkait dengan persoalan BUMN.

"Apalagi terkait BUMN strategis yang memberikan kontribusi terbesar bagi deviden negara serta eksistensi bisnisnya sangat besar pengaruhnya bagi postur perekonomian secara nasional," ujar Didik.

Didik mengatakan, ke depan Pertamina harus bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan pengelolaan organisasi secara profesional, lanjutnya, diharapkan sumbangan Pertamina akan jauh lebih besar dan mempengaruhi APBN, serta memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian lainnya.(*)