Pemerintah segera wujudkan "food estate" baru di daerah transmigran

Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dalam upaya untuk menjamin kebutuhan pangan bagi masyarakat, yang juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), pemerintah berencana menciptakan food estate atau daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video conference, Senin (1/6), mengatakan daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru tersebut yakni di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Semua pihak akan terlibat nantinya. Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Dalam rapat terbatas tersebut, Menko Airlangga mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 hektare, yang berada di kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa.

Untuk itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut.

"Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan kementerian/lembaga. Untuk penentuan batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Sofyan Djalil.

Mengenai data pertanian, Menteri ATR juga menganggap bahwa pihaknya perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya.

Sofyan Djalil juga berharap bahwa program food estate ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office (PMO).

"Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan Djalil.

Ada pun dalam rapat terbatas tersebut juga diikuti Menteri BUMN, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati Pulang Pisau.