Kementerian PUPR selama pandemi diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk dua hal selama masa pandemiJakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memperingati kelahiran Pancasila terus berkomitmen menjalankan amanah tugas dari Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi COVID-19 yang terdiri dari membantu penanganan, memitigasi dampak pandemi serta memulihkan perekonomian nasional.
"Kementerian PUPR selama pandemi diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk dua hal selama masa pandemi. Pertama, membantu penanganan COVID-19 dengan cara menyiapkan fasilitas kesehatan apakah itu rumah sakit, fasilitas penampungan, observasi, karantina seperti di Pulau Galang, Kepulauan Riau," ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Menurut Endra, sejumlah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Kementerian PUPR terkait bantuan penanganan antara lain RS Wisma Atlet Kemayoran, kemudian di RS Akademik UGM yang sudah selesai sehingga tinggal diresmikan serta digunakan, lalu RS di Lamongan yang sedang berjalan mengingat Jawa Timur menjadi episentrum COVID-19 dan kekurangan fasilitas kesehatan jadi kita membangun RS Lamongan dengan fasilitas ICU dan observasinya juga. Dan yang terakhir di Biak Numfor, Papua.
"Ini contoh-contoh dukungan Kementerian PUPR untuk membantu penanganan pandemi yang sifatnya langsung berkaitan dengan kesehatan," katanya.
Di samping itu Kementerian PUPR juga memastikan infrastruktur jalan untuk jalur distribusi logistik, apakah itu untuk pangan atau alat-alat kesehatan, semua dalam kondisi yang siap.
"Tugas kedua, kita juga melakukan upaya memitigasi dampak penyakit yakni dengan program Padat Karya Tunai. Selama pandemi banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, apakah itu mereka yang bekerja di sektor informal maupun formal yang kembali ke desa atau kampung halamannya," kata Kepala Biro Komunikasi Publik tersebut.
Menurut Endra, program padat karya tunai ini lebih banyak di wilayah pedesaan, karena masyarakat lebih memilih tinggal di desa yang biaya hidupnya lebih murah. Kementerian PUPR sendiri telah menyiapkan program padat karya tunai sebesar Rp11,26 triliun untuk kira-kira menyerap tenaga kerja hampir 600 ribu orang.
"Jadi itu adalah pilihan logis masyarakat untuk kembali ke kampung halamannya, terkait Lebaran atau tidak saya kira itu bukan isunya melainkan mereka kembali ke kampung halaman hanya untuk bisa bertahan hidup di era pandemi," ujarnya.
Tugas yang ketiga dari Presiden Jokowi, lanjut Endra, adalah pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk Kementerian PUPR pemulihan ekonomi ini terdapat beberapa kegiatan yang memang menjadi prioritas.
Salah satunya yakni lima destinasi wisata super yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang tetap masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020 yang diprioritaskan pemerintah.
Selain itu Kementerian PUPR juga menyebutkan empat ruas tol siap beroperasi pada akhir Juni 2020 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan keempat tol yang akan beroperasi pada Juni 2020 itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Dukung pemulihan ekonomi, PUPR: Empat tol siap beroperasi Juni 2020
Baca juga: Kementerian PUPR dan empat kampus siapkan program S2 "super spesialis"
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
