Pelapor khusus PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Asli James Anaya mengatakan bahwa apa yang disebutnya sebagai "intervensi", dimana ribuan prajurit dan polisi dikirim untuk membantu mengatasi pelecehan seksual yang dipicu alkohol dan kekerasan domestik, jelas-jelas merupakan suatu bentuk diskriminasi.
Dia mendesak pemerintah untuk mengembalikan lagi peraturan tentang diskriminasi rasial di kawasan utara dan menyeru kompensasi bagi generasi yang dicuri, anak-anak aborigin yang diambil dari orang tuanya untuk mempromosikan integrasi ras.
"Ini menggarisbawahi hak dari masyarakat asli untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, hak mereka atas penghargaan," kata Anaya, merujuk pada intervensi, kepada para wartawan di Canberra.
"Ada rasisme yang membudaya di Australia," tambanhya.
Berdasarkan intervensi itu, pemerintah konservatif dari mantan perdana menteri John Howard menempatkan pembatasan tentang pembayaran kesejahteraan sosial, alkohol dan pornografi di 73 wilayah dan memperkenalkan upaya untuk mendorong kehadiran di sekolah.
Langkah kontroversial yang dihadang oleh penolakan dari para aborigin itu, dimana sebuah kelompok menyeru PBB untuk memutuskan mereka sebagai pengungsi di kota mereka sendiri, mengklaim bahwa aksi pemerintah menyebabkan mereka kehilangan kekuasaan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
