Pontianak (ANTARA News) - Kepala Badan Kepegawaian Negara Edi Topo Ashari mengatakan, akan melakukan percepatan pencetakan kartu elektronik untuk pegawai negeri sipil sehingga dapat tuntas sebelum tahun 2015.
"Program pembuatan kartu elektronik ini disambut baik oleh perbankan. Kemungkinan dapat lebih cepat dari target semula tahun 2015," kata Edi Topo Ashari di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan, dalam pembuatan kartu elektronik tersebut selain melibatkan bank-bank badan usaha milik negara juga bank milik pemerintah daerah. "Terutama melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. Kalau semua mau dan menyambut baik, tahun 2012 seluruh PNS sudah mempunyai kartu elektronik," kata dia.
Program pembuatan kartu elektronik itu untuk mewujudkan nomor identitas tunggal bagi PNS di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penggandaan nomor induk pegawai.
Selain itu, PNS dapat menggunakan kartu elektronik tersebut untuk layanan lain seperti mengambil gaji di anjungan tunai mandiri bank pengelola, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta transaksi keuangan lainnya.
Pemerintah pada tahun 2008 sudah mencetak 525 ribu kartu elektronik PNS. Sedangkan tahun 2009, ditargetkan menjadi 625 ribu lembar. Jumlah tersebut sekitar 27 persen dari total PNS di seluruh Indonesia sebanyak 4,38 juta orang.
Penggunaan kartu elektronik ini diluncurkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Januari 2009. Sejumlah provinsi yang sudah menerapkan yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur serta 12 instansi pusat yang menjadi nasabah Bank BRI di Jakarta.
Edi Topo Ashari hadir di Pontianak terkait penandatanganan nota kesepahaman bersama penerapan kartu elektronik untuk PNS antara Gubernur Kalbar dengan BKN dan Bank Kalbar.
Deputi Informasi Kepegawaian BKN Masni Rani Mochtar menambahkan, beban PNS dalam menggunakan layanan yang disediakan pemerintah berkurang karena adanya kartu elektronik itu.
"Misalnya saja kalau menggunakan layanan Askes, tidak perlu menyiapkan fotocopy berkas rujukan ke rumah sakit. Dengan kartu elektronik ini, semua layanan disediakan dalam satu kartu saja sehingga mengurangi pengeluaran untuk pembuatan kartu serupa," kata Masni Rani Mochtar. Setiap kartu mempunyai chip yang menghimpun data pegawai termasuk keluarga yang dapat memanfaatkannya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
