Mendes akan kirim surat ke pemda yang belum 100 persen salurkan BLT

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan dirinya akan mengirimkan surat kepada sejumlah kepala daerah yang belum 100 persen menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Mereka, para bupati (atau) kepala daerah yang di bawah 100 persen kita kirimi surat lagi," kata Mendes dalam konferensi pers di Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pada hari ini, Jumat, kementeriannya akan mengirimkan kepada para kepala daerah yang penyaluran BLT Dana Desanya belum 100 persen untuk segera menyelesaikannya paling lambat 3 Juni 2020.

"Hari ini akan kita kirimkan surat, pertama untuk bupati yang di bawah 100 persen, yaitu 75 sampai 99 persen. Kita minta dengan sangat agar Hari Rabu paling akhir, atau tanggal 3 Juni itu sudah selesai 100 persen semua," katanya.

Kemudian, jika sampai pada 3 Juni para kepala daerah itu belum 100 persen menyelesaikan penyaluran, Mendes mengatakan dirinya akan meminta agar pada hari berikutnya, atau pada Kamis (4/6), para kepala daerah itu dapat melaporkan kendala yang dihadapi selama penyaluran.

"Jadi misalnya 98 persen, berarti kan tinggal beberapa desa. Kalau tidak selesai di Hari Rabu, 3 Juni, berarti ada masalah. Ada kendala yang mendasar," kata dia.

Upaya tersebut, kata Mendes, dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kasus per kasus sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing daerah.

"Ini kita mulai masuk penyelesaian kasus per kasus. Jadi setiap permasalahan akan kita fokuskan pada kondisi masing-masing daerah," ujar Mendes, yang lebih akrab disapa Gus Menteri.

Selanjutnya, Gus Menteri juga memberikan tenggat waktu penyaluran paling akhir pekan depan bagi kepala daerah yang persentase penyalurannya antara 50-74 persen dan 1-49 persen.

"Untuk yang 50-74 persen dan yang 1-48 persen kita akan target pekan depan harus selesai, karena sudah enggak ada waktu lagi untuk penyaluran BLT (Dana Desa) tahap pertama," katanya.

Gus Menteri menekankan bahwa akan ada konsekuensi yang harus dihadapi pada periode penyaluran Dana Desa selanjutnya bagi desa-desa yang tidak menyelesaikan (BLT Dana Desa)," katanya.

"Kenapa? Karena kita mensinyalir tidak pro rakyat. Ketika pemerintah sudah tidak pro rakyat, maka harus kita evaluasi juga Dana Desa yang harus disalurkan," ujar Mendes.

Kemudian untuk daerah yang penyalurannya masih nol persen, yang basis utamanya di Papua, Mendes Halim mengaku tidak yakin apakah 26 kabupaten itu belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa.

Ia meyakini catatan nol persen tersebut tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan karena ia menduga ada kendala komunikasi dan transportasi dalam penyaluran di Papua.

"Jadi kita belum meyakini betul apakah 26 kabupaten ini betul-betul nol persen, karena memang terkendala komunikasi, juga permasalahan yang terkait dengan kondisi transportasi di Papua," kata Mendes.

Untuk itu, Kemendes PDTT akan melakukan penanganan khusus mulai hari ini, khusus untuk 26 kabupaten/kota yang penyaluran BLT Dana Desanya masih nol persen.

Mendes mengatakan jumlah kabupaten/kota yang telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa ada 122, kemudian yang 75-99 persen 145, yang 50-75 persen 52 dan yang masih di bawah 50 persen sebanyak 89.*