Hayono: Demokrat Keluarkan SK Ketua DPR September

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan bahwa DPP Partai Demokrat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) DPP tentang ketua DPR pada September mendatang.

"Surat Keputusan DPP Partai Demokrat baru akan keluar September 2009 soal penunjukan Ketua DPR. Pertengahan atau akhir September 2009, saya tidak tahu," katanya di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, saat ini ada 5 kader Partai Demokrat yang disebut-sebut sebagai calon ketua DPR, antara lain Ketua DPP Anas Urbaningrum, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, Meneg PAN Taufik Effendi, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie, bahkan putra bungsu SBY, Edhi Baskoro.

Namun soal kepastian siapa yang akan dipilih, kata Hayono, silakan ditanyakan langsung kepada Ketua umum Partai Demokrat, Hadi Oetomo.

"Silakan ditanyakan langsung kepada ketua umum, karena dialah yang tahu persis," paparnya.

Lebih jauh, Mantan Menpora pada era Presiden Soeharto, meminta agar persoalan calon Ketua DPR itu tak perlu dipersoalkan terlalu jauh.

"Jadi biarkanlah itu tetap bergulir. Kalau sudah ditentukan siapa yang terpilih, kita semua akan mendukungnya," tandasnya.

Saat ditanyakan apakah sudah ada komunikasi antara dirinya dengan SBY soal Ketua DPR, Hayono mengaku belum ada. "Hingga saat ini saya belum pernah dengar soal itu. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut," ujarnya.

Menurutnya, semua caleg terpilih Partai Demokrat memiliki peluang untuk menjadi Ketua DPR periode 2009-2014.

"Saya pikir sebaiknya kita serahkan kepada mekanisme partai, nanti akan keluar SK dari DPP. Di sana akan keluar siapa yang berhak menjadi Ketua DPR periode 2009-2014," terangnya.

Yang jelas, kata Hayono lagi, dia menjanjikan kalau dirinya terpilih menjadi ketua DPR, akan membawa budaya excelent (budaya unggul) yang mencitrakan DPR lebih baik.

"Saya akan membawa budaya excelent dan perubahan di DPR agar menjadi lebih baik," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, dia akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan studi banding yang dinilainya tidak terlalu penting. "Kita akan evaluasi soal kegiatan studi banding ke luar negeri yang dinilainya sebagai pemborosan," cetusnya.

Bahkan dia mengkritik banyaknya rapat-rapat yang dilakukan di luar gedung DPR. "Apa kurang, ruang-ruangan di DPR, sehingga perlu rapat-rapat di luar gedung," pungkasnya.
(*)