Demokrat: Mekanisme teknis penerapan Normal Baru harus dirumuskan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ingrid Kansil meminta pemerintah merumuskan secara sistemik mekanisme teknis penerapan kebijakan Normal Baru sehingga harus diperinci agar masyarakat paham dan tidak bingung.

"Apakah sudah secara sistemik dirumuskan mekanisme teknis ketika penerapan Normal Baru ke depannya. Karena itu harus secara terperinci dan jelas sehingga dapat dipahami secara jelas rakyat dan jangan membuat masyarakat bingung dengan berbagai istilah tanpa teknis protokol yang 'applicable'," kata Ingrid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, harus ada jaminan dari pemerintah bahwa kasus baru terinfeksi COVID-19 semakin menurun dan sebaiknya melakukan sosialisasi dan uji coba sebelum kemudian menerapkan Normal Baru secara penuh.

Dia menilai langkah itu untuk menguji seberapa siap model kebijakan baru itu diterima masyarakat karena pada akhirnya rakyat sendiri yang akan menjadi objek pelaksana pemberlakuan Normal Baru.

Sebagai gambaran Ingrid menjelaskan bahwa pemberlakuan Normal Baru di beberapa negara menerapkan masa percobaan dengan penuh kehati-hatian.

"Hal tersebut didukung dengan berbagai indikator seperti kemampuan negara dalam mengendalikan transmisi COVID-19, kemampuan institusi kesehatan dalam memfasilitasi ujicoba sampel serta penanganan kasus baru yang setiap harinya muncul," ujarnya.

Ingrid juga menyoroti terkait rencana pemberlakuan Normal Baru bagi institusi pendidikan.

Dia berharap sebaiknya wacana pembukaan kembali sekolah serta institusi pendidikan dapat ditunda karena anak-anak menjadi salah satu yang paling rentan untuk terinfeksi COVID-19 jika jauh dari pengawasan orang tua.

"Apa yang saya sampaikan ini merupakan suara hati ibu-ibu," katanya.

Bahkan menurut dia saat ini sudah muncul petisi yang digagas sekumpulan orang tua untuk menunda masuk sekolah selama pandemi dan telah di tanda tangani hampir 10.000 orang.

Dia menilai petisi tersebut dibuat untuk mewakili keresahan hati para orang tua yang melihat bahwa pemberlakuan Normal Baru bagi institusi pendidikan belum siap.