Wakil Ketua Komisi I DPR RI Yusron Ihza Mahendra mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, keterlibatan TNI untuk menanggulangi terorisme merupakan langkah sah dan pantas disambut baik.
"Terutama sekali karena terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan," kata anggota DPR dari Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi itu.
Pimpinan komisi yang membidangi masalah pertahanan itu menegaskan bahwa dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2) butir "b" tugas militer selain perang antara lain mengatasi aksi terorisme.
"Agar TNI dapat lebih aktif berperan menanggulangi terorisme, pemerintah perlu segera mengeluarkan PP guna menjabarkan undang-undang tersebut," kata Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Tsukuba, Jepang itu.
Pembuatan PP itu, katanya, amat diperlukan, karena landasan hukumnya menjadi lebih kuat dan jelas serta mencegah munculnya kecemasan serta reaksi tidak perlu dari masyarakat.
"Misalnya kecemasan bangkitnya TNI seperti masa lalu, baik dalam hal operasi militer di Aceh dan Timor Timur maupun peran TNI yang terlalu luas dalam bidang nonmiliter dan pemerintahan," ujarnya.
Dalam kaitan itu, sosialisasi sampai batas-batas yang memungkinkan terhadap rencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme jelas diperlukan.
"Walaupun harus disadari bahwa operasi militer cenderung mengandung unsur rahasia maka tidak mungkin pemerintah transparan seratus persen," katanya.
Satu hal yang diingatkan Yusron Ihza Mahendra ialah keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme bukan berarti Polri lemah atau tidak cakap.
"Penanggulangan terorisme bukan hal mudah. Negara adidaya AS pun sampai sekarang belum sanggup menuntaskan masalah krusial ini," ujarnya.
Ia mengatakan TNI dan Polri lebih merapatkan barisan dalam menghadapi terorisme dan mencegah jaringan teroris baru. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
