Anggota DPR: Perlu peta jalan baru dampak ekonomi pandemi COVID-19

Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakan anggaran

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPR RI Mulyadi menyatakan pemerintah perlu memiliki peta jalan baru yang lebih tepat dalam rangka menyelamatkan kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Pemerintah harus memiliki peta jalan baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi, penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi," kata Mulyadi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Namun, Mulyadi juga menuturkan bahwa Pemerintah melalui Gugus Tugas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan harus diapresiasi karena sudah luar biasa menjadi garda terdepan bersama tim medis menangani pandemi tersebut.

Menurut dia, penyelamatan korban COVID-19 dan upaya mengurangi penyebaran virus tersebut, berarti pula menyelamatkan sosial ekonomi di dalam negeri.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan, pemerintah yang sudah mendapatkan payung hukum dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU, harus lebih fokus merealokasi anggaran dan program di setiap kementerian.

"Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakan anggaran, termasuk tentunya menetapkan program prioritas anggaran serta harus bisa dipertanggungjawabkan. Skala prioritas tentu yang terkait penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa menyelamatkan masyarakat," ucapnya.

Ia juga mengingatkan terhadap beberapa indikasi seperti gelombang aliran kapital asing, terkoreksinya nilai rupiah, dan harga bahan pokok yang cenderung naik, yang perlu menjadi perhatian.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memproyeksi total dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah COVID-19 mencapai Rp641,17 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial, subsidi bunga hingga insentif bagi UMKM.

Untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan sebesar Rp15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun.

Selain pemulihan ekonomi, temu konsultasi juga membahas mitigasi COVID-19 dan isu kesehatan termasuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional.

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, reformasi kesehatan menjadi perhatian termasuk fokus reformasi perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan juga reformasi terkait ketahanan pangan.