Sail Bunaken Tonggak Kembalinya Hankamrata di Maritim

Jakarta (ANTARA News) - Penyelenggaraan Sail Bunaken yang berlangsung di Sulawesi Utara diharapkan menjadi tonggak diintensifkannya sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di sektor kemaritiman.

"Oleh karena itu, seluruh komunitas di sektor maritim perlu dilibatkan dan dapat menjadi kekuatan untuk membantu TNI-AL dalam menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan di laut." kata Presiden Kesatuan Pelaut (KPI) Hanafi Rustandi.

Siaran pers KPI yang diterima di Jakarta, Jumat, mengutip pernyataan Hanafi mengatakan keberhasilan Sail Bunaken tak lepas dari kerja keras panitia yang melibatkan unsur pemerintah, sipil dan militer, termasuk Ketua KPI Cabang Bitung/Manado, Danny Rumambi sebagai Ketua Maritime Associate dan pelaksana Sail Bunaken di Bitung.

Hanafi yang baru pulang dari Manado juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulut SH Sarundayang, Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Administrator Pelabuhan (Adpel) Bitung Sukirman H. Djafar atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan yang dinilai spektakuler.

Dikatakan, keberhasilan penyelenggaraan Sail Bunaken yang diikuti berbagai jenis kapal perang dan kapal niaga dari berbagai negara, harus ditindaklanjuti dengan program dan langkah konkrit dalam upaya menarik perhatian dunia internasional terhadap potensi maritim Indonesia .

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus mengambil hikmah keberhasilan itu dengan menjadikan kegiatan Sail Bunaken sebagai tonggak diintensifkannya kembali sistem Hankamrata di sektor maritim. "Keberhasilan penerapan sistem Hankamrata yang terjadi dalam Operasi Trikora (pembebasan Irian Barat) tahun 1962, perlu menjadi acuan," katanya.

Saat itu, kata Hanafi, seluruh komunitas di sektor maritim, termasuk kapal-kapal niaga dan nelayan, dikerahkan untuk membantu TNI dalam Operasi Trikora. Karena itu, sistem Hankamrata di sektor maritim perlu lebih dioptimalkan, disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi sekarang dan di masa mendatang.

Upaya itu perlu segera diwujudkan untuk menanggulangi gangguan keamanan di laut, khususnya yang berkaitan dengan masalah terorisme dan sejalan dengan ketentuan International Ships and Port Security (IMO ISPS) Code.

Menurut Hanafi, terdapat empat pilar utama dalam pertahanan (Forth Arm of Defence) di sektor maritim, yakni TNI/Polri, birokrat sipil, pekerja dan pengusaha di sektor kemaritiman.

"Pemerintahan baru perlu segera menetapkan keempat pilar itu dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di laut. Sistem ini telah diterapkan sejumlah negara maju," kata Hanafi yang juga Ketua International Transport Worker?s Federation (ITF) Asia Pasifik.

Untuk mewujudkan empat pilar pertahanan di sektor maritim ini, pemerintah perlu pendidikan dasar kemitraan yang melibatkan semua pihak terkait.

Di sisi lain, Hanafi mengingatkan soal keamanan tak dapat dipisahkan dari kesejahteraan. Kenaikan gaji pegawai negeri, TNI/Polri diharapkan berimbas pada kenaikan upah dan kesejahteraan pekerja di sektor kemaritiman.

Hanafi membenarkan bahwa kegiatan Sail Bunaken juga merupakan ajang untuk meningkatkan komunikasi pelaut antar negara dalam upaya peningkatan kerjasama mencegah tindak kriminal di laut. Misalnya, pencurian minyak, pencurian ikan, pelanggaran perbatasan, dan sebagainya.

"Jaringan komunikasi antarpelaut itu perlu ditingkatkan di masa mendatang, sehingga Pelaut dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menanggulangi gangguan keamanan di laut," katanya.(*)