Aktivis minta Pemerintah Aceh serius pulihkan fungsi hutan

Banda Aceh (ANTARA) - Kalangan aktivis lingkungan hidup meminta Pemerintah Aceh serius memulihkan fungsi kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan maupun penambangan, sehingga kerap menimbulkan banjir.

"Kami berharap keseriusan pemerintah sebagai penanggung jawab utama pemulihan kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan membuat Aceh menjadi wilayah rawan banjir," kata TM Zulfikar, aktivis lingkungan hidup di Banda Aceh, Rabu.

TM Zulfikar yang juga Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh menyebutkan bencana banjir terakhir di Aceh terjadi di Aceh Tengah beberapa waktu lalu.

Banjir bandang di Aceh Tengah terjadi akibat kerusakan hutan di hulu menyusul hujan dengan intensitas tinggi di wilayah tersebut, kata TM Zulfikar.

"Karena itu, Pemerintah Aceh melalui instansi teknis perlu mendeteksi titik-titik kerusakan hutan, terutama di kawasan hulu sungai. Kemudian, melakukan pemulihan guna mencegah bencana banjir di masa mendatang," kata TM Zulfikar.

Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari Aceh, lembaga yang fokus di bidang lingkungan hidup ini menyebutkan sekarang yang paling banyak disorot adalah alih fungsi kawasan hutan.

Menurut TM Zulfikar, kawasan hutan banyak dikonversi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Kondisi ini diperparah maraknya pembalakan liar.

Semua aktivitas tersebut merusak kawasan hutan, terutama di hulu-hulu sungai. Kalau kawasan ini tidak dipulihkan, bencana banjir akan selalu menghantui masyarakat Aceh.

"Sebab itu, kami meminta Pemerintah Aceh serius menangani kerusakan kawasan hutan. Kalau untuk COVID-19 ada refocusing anggaran, begitu juga untuk pemulihan kawasan hutan," kata TM Zulfikar.