TNI sebut pendisiplinan protokol kesehatan utamakan persuasif

Pendisiplinan protokol kesehatan mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menyebutkan, pendisiplinan protokol kesehatan yang akan digelar oleh TNI dan Polri dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru (new normal) mengutamakan pendekatan persuasif.

"Pendisiplinan protokol kesehatan mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif," kata Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota itu tidak melalui pendekatan kekerasan seperti di India.

"Kita juga ingin melakukan edukasi kepada masyarakat," ujar Sisriadi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mendukung pelibatan TNI dan Polri untuk menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di tengah pandemik COVID-19.

"Ya malah bagus. Semestinya sedari awal hal semacam ini diterapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kedisplinan akan semakin terjamin. Asal aparat yang dikerahkan juga benar-benar menjalankan tugasnya, sehingga tujuan dan target yang dicapai bisa terwujud," kata Willy.

Selain itu, kata dia, pendisiplinan protokol kesehatan merupakan langkah yang tepat dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru.

"Itu artinya kehidupan normal yang akan diwujudkan tidak asal saja melainkan ada pengondisiannya terlebih dahulu," ujarnya pula.

Pendekatan yang dilakukan oleh TNI/Polri dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan juga harus persuasif.

"Secara sosiokultural, orang kita berbeda dengan di sana. Jadi tidak perlu keras juga. Yang paling penting adalah segala panduan dan aturan yang ada tegas dilaksanakan. Tegas itu tidak berarti keras. Tegas itu artinya konsekuen atas apa yang telah ditetapkan. A ya A; B ya B. Jika pun ada permakluman, itu juga tetap didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan," ujar Willy.

Sebanyak 340 ribu pasukan TNI dan Polri dikerahkan untuk mendorong pelaksanaan "normal baru" (new normal) di tempat-tempat umum, agar masyarakat tetap dapat melaksanakan aktivitas ekonomi tapi tidak terkena COVID-19.

"Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua masyarakat tetap beraktivitas, tapi tetap aman dari COVID-19. Karena itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisplinan protokol kesehatan tersebut mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut R0 bisa turun sampai 0,7 sampai bawah lagi yang lebih bagus," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5).
Baca juga: Wilayah penerapan tatanan normal baru akan diperluas

TNI dan Polri akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota dalam rangka menyongsong kehidupan normal baru (new normal).

"Objek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di berbagai sektor, seperti sarana transportasi massal, pasar, mal, tempat pariwisata dan lain sebagainya yang berada di 1.800 titik objek," kata Panglima TNI.

Nantinya, lanjut dia, TNI, Polri dan pemerintah daerah akan melakukan kerja sama termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan.

"Diharapkan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana, agar masyarakat dapat beraktivitas namun tetap aman dari COVID-19," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini pula.

Hadi menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penerapan pendisiplinan protokol kesehatan.
Baca juga: Kemarin, mal di Jakarta siap buka hingga harga emas naik usai Lebaran

Pertama, seluruh masyarakat harus selalu memakai masker. Kedua, masyarakat dalam kegiatan harus menjaga jarak aman, sehingga nantinya akan disiapkan alat pencuci tangan.

Selain itu, kata Hadi, akan dilakukan pembatasan-pembatasan di beberapa tempat seperti mal yang kapasitasnya, misalnya, seribu diatur menjadi 500 dan rumah makan yang kapasitasnya, misalnya, 500 orang menjadi 200 orang.

"Pelaksanaannya akan diawasi dengan ketat oleh aparat keamanan dari TNI dan Polri," ujar Panglima TNI menegaskan.