"Kultur masyarakat di Indonesia itu antara lain kebersamaan, gotong-royong, dan kekeluargaan. Namun, sekarang masyarakat cenderung bersifat individualistis," kata anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dedy Suwadi di Yogyakarta, Kamis.
Oleh karena itu, menurut dia pada diskusi peran parpol dalam pendidikan politik, ke depan dalam berdemokrasi harus ada konsep untuk mengembalikan pada roh kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan yang dibangun masyarakat Indonesia.
Dalam konteks itu, peran parpol dalam kehidupan berdemokrasi harus ditingkatkan, karena selama ini perannya belum optimal, terutama dalam mendorong pembentukan UU yang aspiratif.
"Parpol harus bisa membangun demokrasi yang lebih baik melalui UU yang menjamin kepentingan masyarakat sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia," katanya.
Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta, Drs Parwoto mengatakan, sistem politik yang baik adalah jika ada integrasi politik yang juga baik. Integrasi politik itu baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal.
"Dalam konteks itu, bagaimana hubungan antara penguasa dan yang dikuasai atau pemerintah dan rakyatnya. Jangan sampai hubungan antara pemerintah dan rakyat terjadi kesenjangan," katanya.
Namun demikian, menurut dia, untuk mewujudkan integrasi politik dalam dimensi horizontal dan vertikal tidak mudah, karena masih adanya beberapa kendala.
Kendala itu antara lain bagaimana varian pluralisme dalam masyarakat secara tidak langsung dapat terintegrasi dalam bingkai pematangan politik.
"Dengan masyarakat yang bersifat plural, ketika tidak terjadi kedewasaan politik, niscaya akan sulit untuk mewujudkan integrasi politik," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY, Mulyadi Hadikusumo mengatakan, perlu membangun dan meningkatkan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi dengan mengedepankan semangat persatuan dan kebersamaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Selain itu, juga perlu upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta menyerap aspirasi mereka sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan publik," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
