"Ini sesuai dengan hasil evaluasi yang kami lakukan bersama para pengurus partai politik (parpol) se Kabupaten Sampang, kepolisian, organisasi kepemudaan dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu)," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Hasan Djailani, seusai melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pemilu bersama jajaran Muspida dan pengurus parpol di Sampang, Kamis.
Menurut dia, yang sering menjadi persoalan dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, terutama di tingkat desa dan kecamatan, adalah validitas daftar pemilih.
"Hampir semua sengketa pemilu yang ada di Kabupaten Sampang ini muaranya karena masalah DPT," katanya.
Karena itu, lanjut Hasan Djailani, pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada pemilu di masa mendatang, khususnya kepada petugas pendataan agar benar-benar bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam evaluasi pelaksanaan pemilu yang melibatkan berbagai pihak Kamis itu juga terungkap bahwa pendataan yang dilakukan selama ini hanya di atas meja, bukan langsung di lapangan, sehingga ada warga yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya, ternyata bisa terdata dan masuk dalam DPT.
"Persoalan lain yang juga sempat mengemuka dan ini juga perlu mendapatkan perhatian serius pada pemilu yang akan datang adalah praktek politik uang," katanya.
Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan direkomendasikan kepada KPU provinsi dan KPU pusat agar masalah pendataan pada pemilu mendatang, terutama dalam penetapan DPT sebaiknya saat ini sudah mulai diperhatikan.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
