Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah mengatakan, seluruh BUMN, apalagi BUMN besar seperti Pertamina, harus bebas dari kepentingan pribadi dan politik dari para pejabatnya agar bisa berkembang lebih baik. "Jangan sampai ada kepentingan bisnis pribadi dan politik," kata Zulkieflimansyah saat diskusi "Memerdekakan Pertamina dari Kepentingan Bisnis Pribadi dan Politik", di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, jika BUMN bebas dari kepentingan bisnis pribadi dan politik maka BUMN termasuk Pertamina akan hebat dan bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Mengenai Pertamina, ia mengatakan, Pertamina adalah BUMN terbesar di Indonesia karena bergerak dari hulu hingga hilir sehingga kepentingan terhadapnya sangat tinggi. Namun demikian segala kepentingan tersebut sulit untuk dibuktikan. Bahkan ia mengatakan, untuk memperbaiki Pertamina jika perlu BUMN tersebut dibubarkan kemudian dibuat BUMN baru. Hal itu agar segala salah urus sebelumnya bisa dihentikan. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR lainnya, Nizar Dahlan, mengatakan, "Ada laporan yang masuk ke kita soal konflik kepentingan di Dewan Komisaris Pertamina." Jika hal tersebut benar, kata Nizar, menjadi hal yang tidak baik bagi Pertamina karena menghambat prinsip "good corporate governance" atau tata kelola perusahaan yang baik. Ia mengatakan, seorang komisaris sebaiknya lebih fokus melakukan pengawasan dan tidak perlu ikut berbisnis. Anggota Komisi VII DPR, Effendi MS Simbolon juga pernah, mengungkapkan, Komisi VII selama ini juga proaktif mencari tahu adanya dugaan "conflict of interest" di Pertamina tersebut. Effendi Simbolon meminta Menneg BUMN, Sofyan Djalil, merombak jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero), jika memiliki konflik kepentingan bisnis dan politik. "Pertamina harus dibebaskan dari konflik kepentingan baik dari bisnis pribadi maupun politik," katanya dalam diskusi. Komisi VII, tambahnya, sebenarnya sudah pernah memberikan peringatan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM atau Pertamina bahwa komisaris yang melakukan mempunyai konflik kepentingan melanggar aturan BUMN. Effendi mengatakan, kalau masih menjadi ajang kepentingan bisnis dan politik dari kelompok tertentu, maka sulit bagi Pertamina menjadi pemain global dan bersaing dengan perusahaan migas dunia lainnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
