Kabul, (ANTARA News) - Pemerintah Afganistan, Selasa, menyeru media lokal dan internasional untuk berhenti melaporkan serangan gerilyawan garis keras selama pemilihan umum pekan ini dalam upaya meminimalkan perginya para pemilih.

"Seluruh media domestik dan internasional diminta untuk tidak memberitakan setiap insiden kekerasan selama proses pemilihan umum dari pukul 06.00 hingga 20.00 pada 20 Agustus," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataanya, demikian dikutip dari AFP. 

Dewan keamanan nasional negeri itu telah membuat permintaan "dengan pandangan untuk memastikan partisipasi luas dari masyarakat Afganistan ... dan mencegah setiap aksi kekerasan yang terkait dengan terorisme", katanya.

Namun selain ketakutan terhadap serangan gerilyawan, langkah itu juga menuai kritik dari pengamat Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuduh pemerintah berusaha melakukan sensor.

Gerilyawan Taliban telah meningkatkan ancaman untuk mengacaukan pemilihan umum, dan memperingatkan warga untuk tidak memilih atau menjadi korban serangan.

Serangan bunuh diri yang menjadikan konvoi NATO sebagai sasaran di ibukota Afghanistan, Kabul, pada Selasa telah menewaskan 10 orang termasuk dua pegawai PBB dan seorang prajurit NATO. Lebih dari 50 warga Afganistan terluka, menurut data resmi.

Ada ketakutan jika timbul aksi bentrokan, karena ketidakamanan, dapat mempertanyakan keabsahan pemilihan umum.

Terdapat sekitar 300 ribu prajurit Afganistan dan asing di Afghanistan, yang bergerak untuk mengamankan pemilihan umum.

Puluhan wartawan asing juga telah datang ke negara itu untuk membantu meliput pemilihan umum, yang akan menjadi yang kedua kali dalam sejarah bagi rakyat Afghanistan untuk memilih presiden mereka.

Pemerintah "memiliki hak untuk membuat suatu pembatasan yang masuk akal bagi media pada hari pemilihan umum", kata pengamat Hak Asasi Manusia Afganistan Rachel Reid.

Namun, "sebuah percobaan penyensoran atas laporan aksi kekerasan tidak beralasan bagi kebebasan press", katanya dalam pernyataannya.

"Media memiliki pekerjaan untuk dilakukan dan sebuah tanggung jawab untuk melaporkan secara akurat apa yang terjadi pada hari pemilihan umum," katanya. Ia menambahkan bahwa rakyat Afganistan memiliki hak untuk mengetahui ancaman keamanan yang ditujukan pada mereka.(*)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009