DPR ingatkan Presiden Jokowi tak salah keluarkan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tak salah mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi COVID-19 di Tanah Air.

"Di tengah-tengah pandemi virus corona ini agaknya Presiden perlu meningkatkan kewaspadaan pada perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya dan para pembantunya," kata Desmond dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, para menteri yang suka menganulir kebijakan Presiden perlu diwaspadai motif dan tujuannya karena seringkali seorang pemimpin bisa jatuh lantaran ulah orang-orang dekatnya.

"Jangan-jangan mereka itu sengaja melakukan upaya dari dalam yang berujung pada jatuhnya nama Presiden di mata rakyat," kata Desmond saat menyampaikan refleksi 22 tahun reformasi.

Lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya pemerintah era orde baru (Orba) yang sudah berkuasa 32 tahun lamanya.

Desmond mengatakan, seorang presiden bisa jatuh karena kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.

"Momentum 22 tahun reformasi dan tumbangnya Orba, mestinya bisa menjadi bahan introspeksi bagi penguasa memperbaiki kinerjanya. Apalagi di tengah badai corona, banyak kritik bisa diledakkan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah," papar Politisi Partai Gerindra ini.

Seperti halnya, keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS yang dinilai melanggar hukum karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sementara para pembantunya yang merupakan ahli hukum seperti Mahfud MD atau Yasonna Laoly terkesan membiarkannya.

Demikian juga munculnya skandal kartu pra kerja yang diduga melibatkan staf khusus presiden.

"Terkesan anak-anak muda itu telah membohongi presiden karena menyalahgunakan kewenangannya. Kasus kartu pra kerja ini sangat mungkin akan meledak menjadi skandal nantinya," ucap Desmond.

Sementara itu di tengah pandemi virus corona, lanjut Desmond, ada menteri yang ngotot mendatangkan TKA asal China. Padahal masalah ini sangat sensitif karena sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi warga negara Indonesia untuk menekan penyebaran COVID-19.

Kebijakan-kebijakan yang tidak populer di mata rakyat ini, kata dia, tentu sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah. Oleh karena itu sebagai pemimpin tertinggi di republik Indonesia, Presiden Jokowi perlu mewaspadainya.

"Jadikan kompas kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam bekerja," kata Desmond.

Sebagai Presiden hasil reformasi, tentu rakyat berharap Jokowi istiqomah menjalankan amanat reformasi.

"Sebab kalau masih terus terlena dengan kondisi bangsa maka menjadi sia-sialah upaya perjuangan melengserkan Orba. Sehingga menjadi tidak ada bedanya antara pemerintahan Orba yang direformasi dengan pemerintah penggantinya," ucap aktivis 98 ini.