DPR-Pemerintah Kerja Keras Selesaikan APBN 2010

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, DPR dan Pemerintah telah bersepakat bahwa pembahasan RAPBN 2010 harus selesai menjelang akhir september 2009 dan untuk itu DPR maupun Pemerintah harus bekerja keras menyelesaikannya.

"Melalui Komisi-komisi dan Panitia Anggaran pada masa sidang ini, DPR akan membahas RUU APBN 2010 bersama Pemerintah," ujar Agung saat menyampaikan pidatonya pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2009-2010 di Gedung DPR Jakarta, Jumat.

Sementara Nota keuangan RAPBN 2010 telah disampaikan dan dijelaskan Presiden Yudhoyono di sidang paripurna luar biasa DPR RI pada 3 Agustus 2009.

Pembahasan RAPBN 2010, menurut Agung, perlu dilakukan lebih mantap lagi karena baik DPR maupun Pemerintah akan segera mengakhiri masa tugasnya pada 30 September 2009 dan akhir Oktober 2009 mendatang.

Sementara pelaksanaan APBN 2010 itu sendiri yang akan diberlakukan sejak 1 Januari 2010 dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru terbentuk.

"Oleh karena itu, Saudara Presiden mengatakan bahwa RAPBN 2010 adalah RAPBN transisi," ujar Agung di depan rapat paripurna yang dihadiri pula Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla serta sejumlah petinggi negara lainnya dan perwakilan negara-negara sahabat itu.

Pada bagian lain pidatonya, Agung mengatakan, sampai dengan triwulan ketiga tahun ini, berbagai kalangan baik pemerintah maupun lembaga moneter/Bank Indonesia memiliki optimisme bahwa situasi perekonomian nasional sudah semakin membaik.

Dia mencontohkan bahwa di Indonesia harga minyak mentah, minyak kelapa sawit, batubara, dan hasil pertambangan lainnya cenderung semakin baik. Demikian juga untuk permintaan konsumsi rumah tangga dalam negeri.

Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tidak mengkhawatirkan dan kurs rupiah terhadap dollar AS cukup stabil serta secara umum trend inflasi masih menunjukkan penurunan.

"Dari situasi tersebut, kita sangat mengharapkan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri situasi yang membaik ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nasional utamanya terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok," ujar Ketua DPR.

Namun demikian, Agung menambahkan, masih ada pula kekhawatiran berkaitan dengan masalah BI rate.

Walaupun berbagai kalangan optimistis, ternyata suku bunga acuan (BI rate) yang sekarang ini di posisi 6,5 persen, tidak membawa pengaruh terhadap suku bunga pinjaman, kredit bank yang masih bertengger di atas 12 persen. (*)