Jayapura (ANTARA News) - Pemberdayaan ekonomi rakyat harus berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga bisa membawa perubahan yang positif dalam pembangunan, khususnya di Tanah Papua.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Paskalis Kossay pada saat memimpin Sidang Laporan Panitia Anggaran DPRP tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009 di Jayapura, baru-baru ini.
Oleh karena itu, menurutnya agar sistem perencanaan dan penganggaran berjalan baik, hendaknya dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan simpul-simpul kinerja sehubungan dengan rencana strategi daerah dan rancangan kerja perangkat daerah.
Lebih lanjut Kossay mengatakan, terdapat sejumlah tantangan dan persoalan yang harus segera dihadapi dan diselesaikan.
Berkaitan dengan bidang ekonomi, persoalan yang membutuhkan penyelesaian dengan segera adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka.
Untuk menangani hal ini, DPRD memberikan beberapa masukan yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar pemberdayaan ekonomi rakyat di provinsi paling timur Indonesia ini dapat ditingkatkan.
Di antara masukan tersebut adalah membangun pasar tradisional yang representatif sebagai tempat aktivitas para pelaku usaha kecil dan mikro.
Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait hendaknya melakukan pembinaan intensif berupa pelatihan dan pemberian modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan karena tidak menerima dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek).
Dengan demikian, diharapkan potensi ekonomi yang digerakkan masyarakat dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tren kemiskinan di Papua pada 2009 sebesar 37,53 persen atau naik sebesar 0,45 persen dari tahun lalu, sebesar 37,08 persen.
Pada 2009 jumlah penduduk miskin di kota mencapai 28,19 ribu penduduk, sedangkan di desa terdapat 732,16 ribu orang yang tergolong miskin.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
Dalam hal pemberdayaan Ekonomi rakyat semestinya pemerintah menciptakan Ekonomi production di berbagai bidang yang dapat dikelola langsung oleh rakyat dan yang kontrol oleh badan-badan khusus untuk mencapai destinasi dan strategis guna mencegah terjadinya masalah-masalah yang menyebabkan fatal bagi keberlangsungan pembangunan Ekonomi masadepan masyarakat.