Ratusan Pol PP Honorer Pemprov Malut Terancam Diberhentikan

Ternate (ANTARA News) - Ratusan Polisi Pamong Praja (Pol PP honorer) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kini resah, menyusul adanya rencana pemprov memberhentikan sebagian besar Pol PP honorer.

"Kami sekarang resah soalnya ada rencana Pemprov Malut untuk memberhentikan sebagian besar Pol PP honorer di lingkungan Pemprov Malut," kata Arif, salah seorang Pol PP honorer di lingkungan Pemprov Malut di Ternate, Rabu.

Mereka mengharapkan agar Pemprov Malut membatalkan rencananya tersebut, karena hal itu akan menutup peluang para Pol PP honorer di lingkungan Pemprov Malut untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pol PP honorer lainnya di lingkungan Pemprov Malut, Abdul Kadir mengatakan, mereka selama ini bersedia mengabdi sebagai Pol PP honorer meski dengan jumlah honor yang kecil dan terkadang terlambat dibayar, karena ingin diangkat menjadi PNS.

Kalaupun jumlah Pol PP honorer di lingkungan Pemprov Malut dinilai terlalu banyak, seharusnya tidak diatasi dengan cara memberhentikan sebagian besar Pol PP honorer itu, tapi dengan cara lain yang lebih adil, misalnya mengalihkannya untuk tugas lain.

Asisten I Sekdaprov Malut, Mocthar Daeng Barang mengatakan, jumlah Pol PP honorer di lingkungan Pemprov Malut yang kini jumlahnya mencapai 500 orang dinilai terlalu banyak, karena jumlah Pol PP yang dibutuhkan hanya 100 orang.

Oleh karena itu Pemprov Malut akan memberhentikan sebagian Pol PP honorer tersebut. Pol PP honorer yang akan dipertahankan hanyalah yang memiliki keterampilan khusus dan keterampilan khusus itu dibutuhkan Pemprov Malut.

"Para Pol PP honorer tersebut tidak bisa selamanya dipertahankan sebagian honorer karena sesuai kebijakan pemerintah pusat, tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penerimaan pegawai Honorer," katanya.

Pemprov Malut semula memperjuangkan para Pol PP honorer tersebut untuk diakomodir dalam penerimaan CPNS tahun ini, tapi terbentur pada adanya persyaratan penerimaan CPNS tahun ini hanya untuk yang berijazah sarjana, sementara mereka berijazah SMA.

Anggota DPRD Malut Rasyid Musa dapat memahami alasan Pemprov Malut untuk memberhentikan sebagian Pol PP honorer tersebut, namun demikian Pemprov Malut diminta tetap bijak mengingat para Pol PP honorer itu banyak yang sudah lama mengabdi.(*)