Indosat Siap Terbitkan Obligasi Kuartal IV 2009

Jakarta (ANTARA News) - PT Indosat Tbk akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi rupiah yang dijadwalkan terealisasi pada kuartal IV 2009. Penerbitan obligasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan refinancing (pendanaan) perusahaan.

Direktur Utama Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi semua opsi pencarian dana yang disesuaikan dengan waktu, tingkat bunga, yang sebagai dasar penetapan nilai obligasi.

Karena itu, Harry tidak merinci berapa nilai obligasi yang akan diterbitkan tersebut, karena harus terlebih dahulu mengetahui minat pasar atau investor terhadap surat utang yang akan diterbitkan perusahaan yang sahamnya mayoritas dikuasai Qatar Telecom itu.

Ia hanya menjelaskan, untuk tahun 2009 perseroan mengalokasikan belanja modal (capex) Indosat sebesar 600 juta dolar AS.

"Khusus pendanaan Indosat tahun ini (2009) sudah secure (aman). Tinggal perencanaan pendanaan tahun 2010," kata Harry yang baru bekerja sebagai Dirut Indosat sejak 12 Agustus 2009.

Capex 2009 digunakan untuk membangun aset tetap untuk mendukung ketiga lini bisnis yaitu seluler, data tetap dan telepon tetap.

Harry tidak merinci lebih lanjut dana capex yang dianggarkan pada 2010, dengan alasan baru menjabat beberapa hari di Indosat.

"Pada tahun 2010 selain untuk capex, Indosat juga mencatat kewajiban membayar utang obligasi yang jatuh tempo," ujarnya.

Menurutnya, Indosat dalam membelanjakan capex ke depan akan menerapkan strategi yang kuat dan seimbang antara pengelolaan keuangan secara berhati-hati dan rencana penanaman modal untuk mengembangkan bisnis secara bertanggung jawab.

Ia menuturkan tiga prinsip yang menjadi visinya dalam memimpin Indosat, yaitu pertama fokus kepada konsumen, membentuk tim yang bersinergi dengan internal perusahaan.

Sedangkan yang ketiga adalah pentingnya melakukan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari pemegang saham (Qatar Telecom) dan investor di pasar modal, serta pemerintah sebagai regulator. (*)