"Pertamina harus dibebaskan dari konflik kepentingan baik dari bisnis pribadi maupun politik," katanya dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan milik negara yang bergerak di sektor minyak dan gas sejak Indonesia merdeka, 64 tahun lalu.
"Namun, sampai saat ini, Pertamina masih seperti masa Orde Baru yakni menjadi sapi perahan melalui para komisarisnya," katanya.
Komisi VII, tambahnya, sebenarnya sudah pernah memberikan peringatan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM atau Pertamina bahwa komisaris yang melakukan mempunyai konflik kepentingan melanggar aturan BUMN.
Effendi mengatakan, kalau masih menjadi ajang kepentingan bisnis dan politik dari kelompok tertentu, maka sulit bagi Pertamina menjadi pemain global dan bersaing dengan perusahaan migas dunia lainnya.
Apalagi, kinerja Pertamina sampai sekarang belum sesuai dengan yang dinginkan.
Kalau Pertamina menjadi tidak efisien, karena adanya konflik kepentingan, lanjutnya, maka produknya yang dihasilkan juga menjadi tidak efisien dan akan merugikan masyarakat sebagai pemakaiannya.
Effendi juga mengatakan, kuatnya kepentingan eksternal terlihat dari kepemilikan Pertamina di proyek Kilang Senoro, Sulteng yang hanya 29 persen, sehingga kita tidak memiliki kewenangan apa-apa.
Menurut dia, ke depan Komisaris Pertamina haruslah memiliki sejumlah kriteria, di antaranya berasal dari kalangan profesional dan menguasai bisnis migas, tidak memiliki kepentingan politik, menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki nasionalisme yang kuat dan tidak berpihak pada kepentingan asing.
Selanjutnya, tambahnya, seorang komisaris juga memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah terlibat kasus hukum.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
