Pekanbaru (ANTARA News) - Pemrov Riau mendesak pemerintah pusat segera mencairkan sisa dana bagi hasil (DBH) Riau yang masih tertahan di pusat Rp800 mliar, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2009 defisit hingga Rp500 miliar.

"Anggaran Rp500 miliar tersebut hendak digunakan sebagai belanja pegawai Pemprov Riau tahun 2009, jadi kita sangat memerlukannya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Emrizal Pakis, kepada ANTARA di Pekanbaru, Minggu.

Menurut Emrizal, defisit ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya dana DBH untuk Riau. Pemrov Riau memang sempat bingung, karena APBD sudah disahkan sementara anggaran DBH mengalami penurunan.

"Tapi setelah kita lihat dan kita hitung-hitung, kondisi defisit itu tidak menjadi masalah. Ada beberapa cadangan dana yang bisa menutupi, salah satunya sisa dana DBH Riau yang masih ada di pusat dan jumlahnya cukup besar, Rp800 miliar," kata Emrizal.

Jika cadangan dana yang dimiliki sebesar sisa DBH tersebut, artinya Riau tidak akan mengalami defisit anggaran. Karena itu kata Emrizal, Riau mengharapkan pemerintah pusat melalui Paraturan Menteri Keuangan (PMK) RI segera mencairkan dana sisa DBH itu.

Upaya untuk mendesak pusat segera mencairkan sisa dana DBH tersebut sudah berkali-kali dilakukan Pemrov Riau, tetapi sampai hari ini hasilnya masih nihil.

Emrizal juga tidak mengetahu sebab yang pasti, kenapa dana DBH Pemrov tersebut masih tertahan di pusat. (*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009