Inggris, Prancis dan UE Kutuk Pengadilan Staf Kedubes di Teheran

London (ANTARA News/AFP) - Inggris dan presiden Uni Eropa (UE), mengutuk Iran karena mengadili seorang dosen berkebangsaan Prancis dan pekerja berkewarganegaraan Iran sehubungan dengan kerusuhan menyusul pemilihan umum yang menjadi sengketa di negara Persia itu.

Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband mengatakan pengadilan di Teheran tersebut adalah "provokasi paling akhir Iran", sementara Swedia, yang saat ini memangku jabatan presiden Uni Eropa, menyatakan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan seluruh blok 27 negara itu.

Prancis menyeru Iran agar membebaskan perempuan berkebangsaan Prancis, dosen Clotilde Reiss (24), dan Nazak Afshar --orang Prancis-Iran yang bekerja di bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Prancis di Teheran.

Miliband mengatakan ia "sangat prihatin dengan tuduhan tidak adil" yang diajukan terhadap Hossein Rassam, yang menjadi kepala analis politik di Kedubes Prancis.

"Hossein adalah anggota staf kedubes kami yang akan melaksanakan tugas sahnya. Tindakan Iran terhadap dia, dan tuntutan terhadap Clotilde Reiss dan seorang anggota staf Kedubes Prancis di Teheran hanya makin membuat malu rejim Iran," katanya.

Kantor berita Iran melaporkan bahwa Hossein dituntut melakukan kegiatan mata-mata.

Ia adalah salah satu dari sembilan staf lokal di Kedubes Inggris yang ditangkap tak lama setelah pemilihan umum di Iran. Delapan staf lain dibebaskan, sementara Hossein dibebaskan dengan jaminan.

Hossein, Afshar dan Reiss tampil dalam pengadilan kelompok bersama penduduk oposisi yang menentang terpilihnya kembali Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada 12 Juni, yang memicu protes besar-besaran di jalan.

Stasiun televisi resmi Iran menyatakan Reiss dan Afshar telah menyulut kerusuhan tersebut dengan memasok informasi kepada berbagai kedubes asing.

Miliband mengatakan Eropa bersatu dalam menentang pengadilan tersebut.

Ia mengatakan ia telah berbicara dengan timpalannya di Prancis dan Swedia, dan "kami telah menegaskan kembali solidaritas kami dalam menghadapi provokasi paling akhir Iran ini".

Presiden UE, Swedia, mengatakan dalam satu pernyataan, "Semua tindakan terhadap satu anggota staf, warganegara atau negara UE dipandang sebagai tindakan terhadap semua anggota UE, dan akan dihadapi secara setimpal."

"UE akan secara seksama mengikuti perkembangan pengadilan itu dan menuntut bahwa semua orang tersebut akan dibebaskan dengan segera," katanya.

Prancis menyerukan pembebasan Reiss, dan Kementerian Luar Negerinya menyatakan dakwaan terhadap wanita itu "tak memiliki dasar" dan tuduhan terhadap Nazak Afshar "tidak ada" dan Reiss mesti dibebaskan segera.

Prancis juga keberatan dengan kenyataan bahwa Iran telah gagal memberitahu Kedubes Prancis sebelumnya bahwa perempuan itu akan dibawa ke pengadilan, yang katanya melanggar peraturan internasional serta perlindungan konsuler.

Iran dengan keras telah menuduh Inggris menyulut unjuk rasa pasca-pemilihan umum oleh pendukung penantang oposisi, yang kalah, Mir-Hossein Mousavi. Inggris secara tegas membantah pernyataan itu.(*)