Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengajak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri untuk bersama-sama mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.


Juliari mengatakan, kehadiran KPK tak lain untuk mengawasi proses penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.


“Ini sejalan dengan instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan,” kata Mensos si sela-sela pembagian bansos.


Senada dengan Mensos, Ketua KPK menyatakan, pihaknya hadir untuk memastikan bahwa bansos diberikan kepada setiap warga negara yang memang berhak, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


“Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran,” kata Firli. 


Tercatat penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.


Untuk penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada total 2,1 juta KK. Di mana, sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari angaran Pemprov DKI.


“Pada proses penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data _by name by address_ , juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya,” kata Mensos. 


Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penambahan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan. 


“Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi _trial and error_ , ” katanya. 


Dalam penyaluran bansos sembako harus percaya diri bahwa apa yang dilakuan Kementerian Sosial itu semata untuk kepentingan masyarakat, terlebih bagi warga yang terdampak langsung pandemi Covid-19.


“Iya, harus percaya diri ini untuk bantu masyarkat tanpa ada maksud lain dan selalu ingat akan rambu-rambu dan potensi-potensi pelanggaran namun sejauh ini berjalan lancar serta tidak ditemukan potensi penyelewengan,” kata ayah dua anak ini. 


Selain Sekjen dan Dirjen Linjamsos, di lokasi kedua di Pondok Labu, Mensos juga didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.


Untuk di lingkungan RW 001 dengan 14 RT disalurkan bagi 1.734 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 553 paket bansos dan secara simbolis diserahterimakan kepada 5 RT. 


Berdasarkan data di wilayah Pondok Labu tercatat sudah disalurkan bansos sembako dari Presiden sebanyak 3 tahap, serta baru sekali dari Pemprov DKI Jakarta. 


“Pesan dari Presiden Jokowi untuk memastikan warga menerima sembako tahap III telah beres disalurkan sebelum lebaran tiba. Seusai lebaran masih ada 3 tahap penyaluran sembako lagi,” kata Mensos. 


Mensos menekankan, dari bansos-bansos yang diterima oleh warga baik itu dari Kementerian Sosial maupun Pemprov DKI Jakarta merupakan rezeki bagi bapak dan ibu semuanya. 


“Kalau bansos sembako masih ada dan ikhlas untuk berbagai dengan tetangga itu lebih baik serta tidak ada salahnya untuk saling berbagi,” kata Mensos. 


Mengakhiri peninjauan penyaluran bansos, Mensos mengajak segenap warga yang hadir berdoa agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan semua bisa kembali ke kehidupan yang normal. 


“Semua orang pasti berharap Covid-19 tidak lama-lama dan segera berlalu, serta semua warga di sini semoga sehat selalu dan bisa kembali kehidupan normal lagi,” kata Mensos.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2020