"Sepertinya iya (perlu ditinjau ulang). Mesti dioperasi sesar," kata Pri Agung di Jakarta, Jumat, saat ditanya apakah proyek tersebut perlu ditinjau ulang karena belum beresnya .
Sebelumnya, konsorium PT Donggi Senoro LNG (DSL) berharap kepada pemerintah agar gas dari lapangan Donggi dan Senoro dapat diekspor. Sebanyak 51 persen saham DSL dikuasai Mitsubishi Corp. Sisanya 29 persen dimiliki Pertamina dan 20 persen Medco.
Tenggat waktu yang diberikan calon pembeli gas Senoro, Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni Kansai Electric dan Chubu Electric pada 31 Juli 2009 lalu. Namun saat ini, posisi pemerintah mengacu pada hasil rapat dipimpin Wapres Jusuf Kalla yang memutuskan gas Senoro buat domestik.
Pri Agung mengatakan, bahwa proyek tersebut perlu ditinjau ulang sehingga tidak terjadi pemasalahan serta menguntungkan Indonesia.
Misalnya apakah skema hilir harus diubah menjadi skema hulu sehingga proyek tersebut tidak tergantung konsorsium, katanya. Selain itu harganya juga perlu dihitung kembali. Nilai proyek tersebut juga pernah dinilai terlalu mahal.
Mengenai belum pastinya pembeli LNG Senoro, Pri Agung meminta hasil LNG proyek tersebut tidak dipaksakan diekspor ke Jepang. "Sebenarnya bisa dijadikan momen alihkan untuk domestik," katanya.
Jika tetap ngotot akan mengekspor ke Jepang maka posisi tawar akan menjadi lemah, kata Pri Agung mengingatkan.
Sebenarnya, kata Pri Agung, pembeli di dalam negeri juga banyak seperti PLN, pabrik pupuk, dan Perusahaan Gas Negara.
Jika harga keekonomian akibat menjual ke dalam negeri tidak tercapai maka bisa dibicarakan kembali dengan pemerintah, katanya. Misalnya apakah perlu insentif pajak.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, pemerintah tidak terakit dengan tenggat waktu yang diberikan calon pembeli gas Senoro, Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni Kansai Electric dan Chubu Electric pada 31 Juli 2009.
Ia mengatakan, tenggat waktu itu dilakukan antar perusahaan dan tidak melibatkan pemerintah. "Soal gas Senoro, belum naik ke meja saya dan harganya juga belum ada," katanya pada 30 Juli 2009.
Purnomo juga mengatakan, saat ini, posisi pemerintah mengacu pada hasil rapat dipimpin Wapres Jusuf Kalla yang memutuskan gas Senoro buat domestik. "Keputusan rapat dengan Wapres yang kita pegang," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
