Legislator sarankan pemerintah susun "fiscal sustainability analysis"

penyusunan FSA penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan secara struktural pengelolaan fiskal pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan pemerintah segera menyusun fiscal sustainability analysis (FSA) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang pemerintah.

"Penting fiscal sustainability analysis (FSA) segera disusun," ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Legislator tersebut menyampaikan bahwa penyusunan FSA penting dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan secara struktural pengelolaan fiskal pemerintah.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti kinerja pengelolaan utang pemerintah pusat, data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyaluran bantuan sosial (bansos), serta program pensiun PNS,TNI, dan Polri dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa hasil pemeriksaan kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat masalah yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

Firman menyebut bahwa pengelolaan utang pemerintah pusat perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada 2018 hingga triwulan ketiga 2019 di Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Alasannya, kata dia, karena pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara.

Selain itu, juga belum didukung penerapan fiscal sustainability analysis termasuk debt sustainability analysis secara komprehensif, sehingga berisiko menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).