"Itu kan perdata, sedangkan sidang jalan terus," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, kasus ibu dua anak ini berkembang setelah Prita menyebarkan luaskan surat elektronik kepada sejumlah teman dekatnya terkait buruknya pelayanan RS Omni Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Di Pengadilan,Prita didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun Prita merasa lega ketika dibebaskan oleh PN Tangerang dengan alasan UU ITE yang didakwakan kepada Prita belum bisa diterapkan.
Jampidum menyatakan pencemaran nama baik itu, masuk dalam delik aduan. Kalau gugatan itu dicabut (RS Omni Internasional) harus dilakukan sebelum digelarnya persidangan.
"Cabut perkara itu harus sebelum persidangan," katanya.
Akan tetapi, perasaan lega tak bertahan lama, lantaran PT Banten mengabulkan perlawanan Jaksa, sehingga Prita akan disidang lagi.
Meski demikian, akhirnya Prita dan Rumah Sakit Omni International sepakat berdamai dan tidak akan memperpanjang kasus mereka di pengadilan, setelah dipertemukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rabu lalu.
Kedua pihak sepakat berdamai setelah pemerintah daerah sebagai mediator mempertemukan keduanya melalui perdamaian itu. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
