Teten dorong produk UMKM pangan dibeli BUMN

Saya minta ke BPKP audit khusus supaya betul-betul ini bisa dikerahkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mendorong agar produk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya pangan seperti pertanian dan perikanan dibeli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar sektor ini bisa bertahan dari tantangan pandemi COVID-19.

“Ini sudah diputuskan akan dibeli BUMN pangan, mereka akan menjadi off taker misalnya produk nelayan dan peternak ayam mandiri karena daging ayam dan ikan bisa dibekukan,” katanya dalam diskusi Infobank secara virtual di Jakarta, Selasa.

Menkop menjelaskan pemerintah sudah mendata ada sekitar 400 ribu ton kapasitas gudang beku yang saat ini bisa digunakan untuk menyimpan produk pangan UMKM tersebut.

Untuk menjaga keberlanjutan UMKM, lanjut dia, belanja kementerian dan lembaga, BUMN dan pemerintah daerah juga akan diprioritaskan menyerap produk usaha mikro kecil menengah itu.

Ia menyebut dari sekitar Rp1.100 triliun belanja kementerian dan lembaga tahun ini, potensi ada sekitar Rp400 triliun diserap pelaku UMKM.

“Saya minta ke BPKP audit khusus supaya betul-betul ini bisa dikerahkan,” katanya.

Kerasnya dampak wabah virus corona, lanjut dia, diperkirakan membuat 40 persen dari total sekitar 64 juta pelaku UMKM Tanah Air menghentikan usahanya padahal sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja dan porsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen.

Sementara itu, Kepala Infobank Institute Eko B. Supriyanto dalam kesempatan yang sama mengatakan selain penyerapan produk, nantinya dalam masa pemulihan COVID-19 UMKM membutuhkan modal kerja untuk keberlangsungan usahanya karena mereka kini mengalami kesulitan finansial.

Padahal jika dibandingkan pada krisis tahun 1998 dan 2008, lanjut dia, UMKM memiliki daya tahan yang kuat sehingga menjadi pendorong ekonomi.

“Ke depan yang perlu diperhatikan apakah UMKM masih punya modal kerja atau tidak? Semoga COVID-19 segera berlalu dan UMKM tidak kehabisan uang tunai untuk modal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan penundaan pembayaran pokok dan subsidi bunga serta insentif fiskal diharapkan memberikan ruang bagi UMKM.

Meski demikian, ke depan pemerintah didorong membantu UMKM dengan kondisi normal baru seiring pergeseran karakter konsumen yang kini mengandalkan digitalisasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha ultramikro dan UMKM sebanyak 60,66 juta rekening sebesar Rp34,15 triliun dan penundaan angsuran pokok sebesar Rp285,09 triliun.

Dalam PEN, pemerintah juga mengalokasikan sebesar Rp6 triliun untuk penjaminan kredit modal kerja baru bagi UMKM.

Baca juga: Menkop percepat transformasi UMKM hadapi pandemi COVID-19
Baca juga: Teten ajak UMKM inovatif tangkap peluang usaha di tengah pandemiBaca juga: Teten ajak UMKM inovatif tangkap peluang usaha di tengah pandemi