Kolombo (ANTARA News/AFP) - Kelompok kebebasan pers dunia Wartawan Tanpa Batas pada Kamis menyatakan geram atas tindakan Sri Lanka melarang media mandiri meliput pemilihan umum setempat tepat di luar bekas daerah perang pulau itu.

Badan itu menyatakan keputusan Sri Lanka hanya membolehkan wartawan dari media kelolaan negara masuk kota Jaffna dan Vavuniya, keduanya dekat daerah Wanni, yang direbut dari pemberontak Tamil pada Mei, salah.

"Tidaklah dapat diterima bahwa pemerintah mengenakan larangan seperti itu bukan atas dasar keamanan," kata surat elektronik Wartawan Tanpa Batas, yang berpusat di Paris.

"Seperti melanggar hak asasi warga dengan mencegah mereka bergerak bebas, langkah itu merusak harapan akan keterbukaan pemilihan umum," katanya.

Pemilihan anggota dewan kota Jaffna dan Vavuniya berlangsung pada Sabtu.

Pemungutan suara tidak mencakup daerah baru-baru ini yang direbut dari gerilyawan Macan Tamil, bepergian ke kedua daerah itu memerlukan izin dari pejabat pertahanan.

Pejabat memastikan bahwa permintaan dari media mandiri untuk perjalanan ke daerah itu ditolak atas "pertimbangan keamanan".

Tentara dan media kelolaan negara mempunyai wartawan di daerah itu.

Jaffna direbut dari kontrol pemberontak pada Desember 1995 dan beberapa pemilihan umum sudah diadakan di sana.

Pemerintah menyatakan menang atas pemberontak Macan Tamil pada Mei sesudah menewaskan pemimpin tertinggi gerakan itu, yang berperang sejak 1972.

Tapi, wartawan dan pekerja amal belum diberi jalan bebas ke bekas daerah kekuasaan pemberontak itu atau ke sekitar 300.000 orang, yang lari dari pertempuran, tapi sekarang ditampung di perkemahan kelolaan negara.

"Pemerintah terus melanggar kebebasan pers saat wartawan diserang dengan pembiaran penuh dan baik koran setempat maupun asing sering disensor," kata Wartawan Tanpa Batas.

Sri Lanka menawarkan ampunan kepada puluhribuan tentara, yang meninggalkan ketentaraan, di bawah perubahan sesudah perang dengan pemberontak Tamil berakhir, kata juru bicara.

Brigadir Jenderal Udaya Nanayakkara menyatakan tentara tak hadir tanpa cuti dapat melapor kembali ke satuan mereka dan secara resmi dikeluarkan tanpa hukuman.

Pada 2001, tentara mencatat sekitar 51.000 anggota membelot.

Pada ahir Juli, pemerintah membebaskan 1.800 tentara pembelot tertawan sebagai bagian dari ampunan kepresidenan.

Sri Lanka merencanakan memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada sekitar 20.000 bekas pemberontak Macan Tamil, termasuk tentara anak-anak dan yang telah dilatih sebagai pembom jibaku, kata pejabat pada ahir Juli.

Hampir 10.000 pemberontak menyerah pada tahun ini, kebanyakan dari mereka setelah kekalahan Macan Tamil pada bulan Mei lalu, kata komisaris umum pemulihan Daya Ratnayake.

"Kami percaya, jumlah pemberontak dalam tahanan pemerintah antara 15.000 hingga 20.000 orang," katanya, "Tergantung pada kebutuhan perseorangan, kami akan memberi mereka pendidikan dasar dan pelatihan ketrampilan."

Ia menyatakan sebagian besar dari mereka ingin menjadi petani atau nelayan, sementara beberapa yang lain menginginkan pekerjaan sebagai guru atau supir.

Di antara yang telah menyerah adalah remaja dan pemberontak terlatih untuk melakukan pemboman jibaku, kata Ratnayake.

Pemerintah bersikeras harus menyaring pemberontak tersisa sebelum membolehkan pengamat dan kelompok bantuan asing mendapatkan kebebasan ke kampung itu.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009