Terima suap, mantan Bupati Bengkayang divonis lima tahun penjara

Pontianak (ANTARA) - Majelis Hakim PN Pontianak, Selasa, menjatuhkan vonis terhadap Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot, lima tahun kurungan penjara dan denda Rp200 juta atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa dari KPK, yakni enam tahun dan denda Rp200 juta.

"Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dilakukan tambahan kurungan selama satu bulan, sementara untuk barang bukti disita untuk barang bukti penanganan dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius," kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Pontianak Prayitno Iman Santosa, dengan dua anggotanya, yakni Mardiantos dan Bhudi K di Pontianak.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa tetap dilakukan penahanan, dan hingga saat ini sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan vonis dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius melalui video conference.

Baca juga: Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot dituntut 6 tahun penjara

Sementara itu, terpidana Suryadman Gidot dan Penasihat Hukumnya, Andel menyatakan akan pikir-pikir dulu terhadap vonis tersebut, dan begitu juga JPU dari KPK yang juga menyatakan pikir-pikir juga atas vonis majelis hakim tersebut.

Sebelumnya, JPU dari KPK, Trimulyono menyatakan Suryadman Gidot terbukti menerima suap senilai Rp340 juta yang berasal dari kontraktor melalui Aleksius. Sementara Aleksius dituntut dengan 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Baca juga: Pengusaha penyuap Bupati Bengkayang dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu

Sebelumnya, dalam konstruksi perkara KPK pascaoperasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus itu disebutkan bahwa Suryadman meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.

Suryadman Gidot diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Suryadman untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal.

Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan bupati. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Baca juga: Pengusaha penyuap bupati Bengkayang dituntut 2,5 tahun penjara

Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi (FJ).

Rinciannya, pertama Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Baca juga: KPK rampungkan penyidikan Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot

Baca juga: JPU: Fakta di persidangan terkuak transferan uang hingga OTT KPK