Bamsoet berikan bantuan kepada PB HMI dan PMII

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan berbagai bantuan lainnya kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dalam keterangan tertulisnya, Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai menyerahkan bantuan, di kantor PB HMI Jakarta Selatan, Senin, mengatakan bantuan sembako itu ditujukan agar para mahasiswa tidak perlu mengkhawatirkan urusan makanan.

"Sehingga uang bulanan yang dikirim orang tua, bisa digunakan untuk fokus mendukung pembelajaran. Dari mulai membeli buku, kuota internet maupun kebutuhan kuliah lainnya," kata Bamsoet.

Dia meminta para mahasiswa sebagai kalangan intelektual untuk turut menyukseskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang gencar dilakukan pemerintah di berbagai daerah.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sehingga Indonesia tidak menjadi episentrum penyebaran COVID-19, sebagaimana kini terjadi di Amerika Serikat maupun India.

"Walaupun sudah 'lockdown', namun penyebaran COVID-19 di India masih masif lantaran ketidakdisiplinan warganya. Tercatat pada Minggu kemarin, terjadi penambahan kasus positif baru mencapai 4.987. Dengan total positif mencapai 90 ribuan, menjadikan India sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Asia," katanya.

Sementara itu, usai memberikan bantuan kepada PMII, Bamsoet mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk kemudian dibagikan kepada mahasiswa anggota dan kader PB PMII yang merelakan diri tidak mudik ke kampung halaman demi menekan penyebaran COVID-19.

"Bantuan sosial ini adalah hak mereka sebagai warga negara yang turut terdampak pandemi COVID-19. Jadi bukan untuk membungkam suara kritis mahasiswa terhadap lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan," ujarnya.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa yang turut terlibat dalam berbagai pergerakan, Bamsoet mengungkapkan dahulu musuh mahasiswa adalah pejabat yang tidak amanah, saat ini mahasiswa dan pejabat punya musuh yang sama, yaitu COVID-19.

Menurut dia, walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai perangkat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, namun bukan berarti mereka tidak memerlukan "side opinion".

"Suara kritis dari kaum intelektual seperti mahasiswa tetap dibutuhkan. Saran maupun kritik akan bisa mengoreksi seandainya ada kekeliruan dari kebijakan yang diambil sehingga bisa segera diperbaiki demi kemaslahatan bersama," katanya.

Dia mendorong kalangan mahasiswa turut terlibat melakukan berbagai penelitian ataupun kajian seputar manajemen penanggulangan pandemi maupun bencana alam dan non-alam.

Hal itu, menurut dia, bisa menjadi masukan bagi para penyelenggara negara agar ke depan tidak gagap dalam menghadapi berbagai musibah yang datang.

"Walaupun sebagian besar kegiatan perkuliahan dihentikan, bukan berarti daya nalar dan kritis mahasiswa juga berhenti. Pandemi maupun krisis seharusnya bisa menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai penelitian dan kajian terkait seputar manajemen kesehatan nasional, penanggulangan bencana maupun sistem jaminan sosial nasional," katanya.