Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengharapkan sanksi yang diterapkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nanti bersifat edukatif.
"Sanksi yang diterapkan dalam PSBB nanti diharapkan yang bersifat mendidik sehingga PSBB berjalan tanpa hambatan," kata gubernur saat monitoring rancangan Peraturan Walikota (Perwali) dan kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Palembang, Senin.
Menurut dia, PSBB ini tidak lain untuk memutus rantai COVID -19 karena penyebarannya terus bertambah.
Baca juga: Kemenkes setujui PSBB Palembang dan Prabumulih
"Jadi untuk mendukung itu diperlukan peran serta semua pihak terutama seluruh lapisan masyarakat," kata gubernur.
Ia mengatakan suksesnya penanganan COVID-19 ini sangat tergantung pada masyarakat. "Mari kita sadari bersama dengan mengutamakan hati nurani," katanya.
"Saya mengharapkan agar bagaimana kita melaksanakan ini dengan serius namun tidak disertai dengan kepanikan," ujar gubernur.
Baca juga: Gubernur Sumsel minta PSBB gunakan konsep tegas humanis
Oleh karena itu, pihaknya melakukan pertemuan dan monitoring mengenai penerapan peraturan wali kota tentang PSBB.
Pertemuan tersebut untuk sinkronisasi guna penyesuaian dan menyikapi Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB di Kota Palembang.
Menurut dia, saat ini payung hukum yang akan menjadi acuan kerangka umum setiap kabupaten dalam pelaksanaan PSBB sudah ada dan tinggal penyelesaian peraturan.
Baca juga: Pemprov Sumsel tetap perketat jalur masuk meskipun transportasi dibuka
Jadi, pihaknya melakukan monitoring guna untuk mengetahui progres Perwali tersebut.
Menkes telah menyetujui PSBB Kota Palembang dan Prabumulih dan sekarang Perwali-nya sedang dibahas.
Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
