Menkeu Tolak Pembebasan PPN Kertas

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kertas dengan menyatakan tidak ada hubungan antara bangkrutnya sejumlah surat kabar dengan krisis keuangan yang kemudian mendorong adanya stimulus fiskal termasuk bidang pajak.

"Kedua kondisi itu benar tapi tidak ada hubungannya," kata Menkeu dalam acara Grand final dan malam anugerah olimpiade membaca APBN tingkat SMA tahun 2009 di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, Selasa malam.

Menkeu mengakui bahwa surat kabar besar di negara-negara maju seperti AS dan Eropa banyak yang "almarhum" dalam beberapa tahun terakhir dan membuat "deg-degan" pelaku bisnis bidang itu.

Plt Menko Perekonomian itu juga mengakui bahwa hampir semua negara memberikan stimulus fiskal termasuk pembebasan PPN untuk meredam dampak krisis keuangan global.

"Tapi pajak PPN dihilangkan itu tidak ada hubungannya dengan mati atau tidaknya surat kabar," kata Menkeu dalam acara yang diselenggarakan atas kerjasama Depkeu dan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS).

Menurut Menkeu, adanya surat-surat kabar besar di negara maju yang menjadi "almarhum" lebih karena kompetisi/persaingan dengan jenis media lain.

"Pajak PPN dihilangkan, itu tidak ada hubungannya dengan mati tidaknya surat kabar," tegas Menkeu.

Sebelumnya dalam acara yang sama Ketua Harian SPS, M. Ridlo `Eisy mengungkapkan bahwa saat ini orang-orang SPS sedang "deg-degan" karena di AS dan Eropa, banyak koran yang mengalami kebangkrutan.

"Setiap hari ada koran yang berguguran, orang koran tegang terus," katanya.

Ia mengusulkan agar bidang penerbitan juga diberikan stimulus seperti bidang-bidang lainnya khususnya berupa pembebasan PPN kertas.

"Ini merupakan amanat dari teman-teman yang harus kami sampaikan kepada Menteri Keuangan," kata Ridlo.

Bagi Pengalaman

Di hadapan peserta olimpiade, Menkeu banyak bercerita mengenai pengalamannya menjadi Menteri Keuangan.

"Kalau jadi Menkeu pasti akan banyak permintaan dari sana-sini, makanya Menkeu jadi jarang ke mana-mana," katanya.

Menurut dia, jabatan Menkeu juga jabatan yang sangat tidak populer karena berkaitan dengan pengaturan anggaran.

"Sangat tidak populer menjadi Menkeu, beda dengan penyanyi dangdut," katanya.

Sementara itu Sekjen Depkeu, Mulia Nasution menjelaskan, penyelenggaraan olimpiade membaca APBN diselenggarakan sebagai salah satu upaya mensosialisasikan kebijakan dalam APBN dan membentuk generasi masyarakat finansial.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Depkeu bekerjasama dengan SPS di mana pada tahun 2009 ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dan memperbutkan piala bergilir Menkeu.

"Pada 2009 ini lokasi penyelenggaraan bertambah dengan dua kota sehingga meliputi Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, Bandung, dan Manado," katanya.

Kegiatan olimpiade antara lain meliputi penulisan artikel dan debat tentang APBN. Ada 5 lima yaitu anggaran pendidikan, subsidi BBM, pembiayaan defisit, upaya meningkatkan penerimaan pajak, dan reformasi birokrasi.

Pada 2008 olimpiade diikuti1160 siswa dengan melibatkan 325 guru pendamping sementara pada 2009 diikuti 1.285 siswa SMA dengan 534 guru pendamping.

"Kegiatan ini juga melibatkan 10 surat kabar sebagai partner di masing-masing kota penyelenggaraan," jelas Mulia.(*)