KKP ajak pengusaha kelautan dan perikanan manfaatkan KUR

KUR sektor kelautan dan perikanan baru terserap Rp1,39 triliun dengan persentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat (KUR) yang didukung antara lain oleh sejumlah bank BUMN yaitu BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan bahwa KUR sektor kelautan dan perikanan baru terserap Rp1,39 triliun dengan persentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman.

Data mencatat, sejak Januari hingga April 2020, realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan mencapai 44.431 debitur atau orang, sedangkan jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) KKP, tercatat 1.075.488 orang atau unit usaha yang tervalidasi.

Terkait hal tersebut, Program and Partnership Business Division Bank BRI, Djoko Purwanto menilai kartu KUSUKA sangat membantu lembaga perbankan guna mengetahui profil pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Menurut dia, selain sebagai identitas tunggal, baik individu maupun korporasi, kartu KUSUKA juga dapat menjadi database program perlindungan dan pemberdayaaan, termasuk pemberian modal kerja, baik melalui KUR maupun non-KUR.

"Kartu KUSUKA menjadi sangat penting, karena perbankan menjadi lebih percaya dalam menyalurkan KUR," kata Djoko.

Tak hanya itu, adanya profil pelaku usaha tersebut memudahkan BRI menyusun pembiayaan yang tepat sebagaimana profil pelaku, sehingga unit cost yang dibutuhkan pelaku usaha bisa diberikan sesuai dengan kebutuhannya, berikut struktur, syarat dan pola pembiayaan bisa disesuaikan dengan pola usaha perikanan, apakah musiman atau bulanan.

Senada, BNI juga akan memberikan pola pembiayaan yang menjadi kebutuhan dari para nelayan dan petambak. Bahkan, Group Head Goverment Program Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Chandra Bagus Sulistyo menyebut pihaknya siap berkolaborasi dengan menyediakan market place penjualan hasil tangkapan/panen dan kebutuhan melaut serta usahanya.

"BNI mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa start up. Tujuannya untuk memberikan tools dan ekosistem sehingga membantu nelayan/petambak meningkatkan produktivitasnya. Saat ini BNI telah melakukan sinergi dengan start up Aruna, FisTx, dan FishON," ujar Chandra.

Sementara itu Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rihandjani menjabarkan strategi inovasi penyaluran KUR sektor KP dengan mengembangkan klaster tertentu berbasis pengembangan masyarakat.

Dijelaskannya, Bank Mandiri telah membagi empat klaster, di antaranya budidaya perikanan seperti udang vaname di Muara Gembong, Bekasi yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarat Desa Hutan (LMDH) dan Perum Perikanan Indonesia sebagai off-taker.

Berikutnya klaster perikanan tangkap seperti yang dilakukan di Lamongan, Madura, dan Cirebon bekerja sama dengan PT Kelola Mina Laut sebagai off-taker.

Klaster ketiga ialah pengolahan hasil perikanan, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR melalui skema kerja sama dengan Perusahaan dan UMKM yang bergerak pada Pengolahan Hasil Perikanan. Tujuannya agar ada kepastian bagi nelayan bahwa hasil tangkapannya dibeli dan diolah dengan nilai yang lebih baik.

Terakhir, klaster pergaraman, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR skema kerjasama dengan perusahaan dan UMKM terkait untuk produksi garam di Madura dan Cirebon.

Nila menambahkan, pihaknya pun membangun pola value chain, di mana ada kerja sama antara Bank Mandiri dengan perusahaan inti sebagai off taker dan juga dengan debitur KUR. Bahkan, saat ini Bank Mandiri menyiapkan aplikasi Instant Approval KUR yang masih dalam proses pengembangan bernama LMS (Loan Micro Sales atau Mikro Kredit Sales).

Aplikasi tersebut, lanjutnya, akan memudahkan mekanisme penyaluran kredit menggunakan smartphone atau ponsel pintar sebagai inovasi mempercepat proses penyaluran KUR kepada masyarakat yang membutuhkan.