Kita bersama-sama membina pelaku usaha kelautan dan perikanan agar memiliki perencanaan keuangan usaha yang baikJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah strategi guna mengoptimalkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kelayakan usaha kelautan dan perikanan di berbagai daerah.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis di Jakarta, Minggu, mengajak seluruh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari kabupaten/kota hingga provinsi serta penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan akses KUR bagi pelaku usaha.
"Kita bersama-sama membina pelaku usaha kelautan dan perikanan agar memiliki perencanaan keuangan usaha yang baik, memiliki tabungan, aset dan aliran uang kas yang baik," kata Nilanto Perbowo.
Menurut dia, KKP juga bakal melaksanakan strategi melalui penjaringan debitur potensial dan bekerjasama dengan instansi terkait.
Nilanto memaparkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi serta memfasilitasi informasi agar masyarakat lebih mengenal mekanisme dan produk perbankan, utamanya KUR.
"Yang paling penting adalah pendampingan dan strategi lainnya dalam pengembangan skema keuangan digital," urainya.
Dengan sejumlah strategi di atas, Nilanto berharap keuangan digital bisa memberikan peningkatan literasi sekaligus menimbulkan ikatan antara masyarakat dengan perbankan formal, sehingga nantinya masyarakat mudah mengakses KUR.
Terlebih, masih menurut dia, keuangan digital sangat dinantikan di tengah pandemi COVID-19.
Sebagai bentuk pengawasan sekaligus mendorong percepatan, KKP juga membentuk Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan.
"Lingkup kegiatan Pokja adalah penjaringan calon debitur potensial, sehingga perbankan memiliki macam-macam strategi inovasi yang dikembangkan," ujarnya
Strategi berikutnya, KKP melakukan pengembangan klaster daya saing berbasis wilayah serta komoditas dan berbagai sarana-prasarana.
Sebagai gambaran, Nilanto menyebut realisasi pembiayaan berbasis klaster bersama penyalur kredit program, juga telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota, yaitu di Sukabumi, Tasikmalaya, Klaten, Rembang, Bojonegoro, Bondowoso, Sambas, Pangkep, Konawe Selatan, dan Biak Numfor.
"Realisasi pembiayaan melalui klaster daya saing selama 3 bulan terakhir telah merealisasikan KUR sebesar Rp200 juta dan pembiayaan dari dana LPMUKP sebesar Rp1,93 miliar," ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berupaya agar "moral hazard" atau korupsi tidak terjadi saat pemerintah memberikan kelonggaran KUR dan kredit lain dalam kondisi COVID-19.
"Dalam program-program ini pemerintah terus berupaya agar tak terjadi 'moral hazard'. Dalam hal ini 'track record' dan kemampuan lembaga keuangan melakukan restruktrisasi menjadi sangat penting dan kami sedang formulasikan kebijakan untuk menjaga agar kebijakan bisa bantu masyarakat namun tetap dijaga kehati-hatiannya," kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Rabu (22/4).
Baca juga: Menteri Edhy: KUR belum terlaksana maksimal di kelautan dan perikanan
Baca juga: Pemerintah upayakan "moral hazard" tidak terjadi terkait insentif KUR
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
