Pengamat: Reformasi Birokrasi Lima Tahun Terakhir Tidak Jalan

Depok, Jabar (ANTARA News) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonnesia (UI), Andrinof Chaniago, menilai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lima tahun terakhir tidak berjalan.

"Tanda-tanda berjalan tidaknya reformasi mudah dirasakan dengan perkembangan kualitas layanan publik. Masyarakat menilai perubahan tersebut tidak ada," kata Andrinof di Depok, Senin.

Menurut dia, penyebabnya jelas karena tidak ada perubahan berarti dalam sistem rekrutmen dan postur organisasi birokrasi serta pada tingkat keterampilan pegawai.

Ia juga menilai efek kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) 2,5 kali lipat dan kenaikan anggaran kepegawaian 21 persen hanya sebatas akan memperbaiki kesejahteraan pegawai.

Tetapi, katanya, jangan berharap kenaikan itu akan meningkatkan kinerja kerja pegawai di birokrasi dan pelayanan publik.

Ia mengatakan untuk kondisi hingga saat ini, kunci perbaikan kinerja pegawai tidak terletak pada perbaikan gaji, melainkan melalui pergantian "bibit" pegawai secara bertahap.

Selama tidak ada perubahan sistem rekrutmen yang memasukkan "bibit-bibit" dengan mental baru, dan mendapat metode baru dalam pendidikan tambahan, jangan berharap akan ada perbaikan kinerja.

Lebih lanjut ia mengatakan, masalah PNS adalah masalah mental, keterampilan, dan pola pikir.

Dikatakannya hanya dengan perubahan sistem rekrutmen dan sistem pendidikan untuk menggantikan orang-orang lama secara bertahap baru memungkinkan perubahan kinerja pegawai di birokrasi.

"Akan lebih baik lagi kalau sekitar 90 sekolah kedinasan ditinjau apa masih cocok sebagai sumber rekrutmen atau hanya pemborosan bagai keuangan negara," demikian Andrinof.(*)