Ketua MPR beri bantuan sembako penggali makam

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar menyalurkan bantuan sosial berupa paket bahan pokok (sembako) para penggali makam di TPU Karet Bivak, Jakarta.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu, mengatakan bantuan tersebut berupa ratusan paket sembako, ratusan dus mi instan dan 200 ekor ayam.

Pandemi COVID-19 menurut dia datang dengan kecepatan luar biasa dan berimbas hampir pada semua profesi pekerjaan, tak terkecuali bagi para penggali makam yang hanya berstatus sebagai tenaga lepas.

"Sedikit bantuan yang kita berikan mudah-mudahan bisa meringankan beban hidup mereka yang hingga kini belum tersentuh bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan kembali kegelisahan Presiden Joko Widodo yang telah memperingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar cepat menyalurkan bantuan sosial kepada warga.

Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Sabtu (17/5/20), bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dan Bantuan Sosial Langsung (Bansos Langsung) masih belum memuaskan dari segi kecepatan distribusi.

BLT Desa kata Bamsoet baru tersalurkan 15 persen, sementara Bansos Tunai baru sekitar 25 persen. Padahal di situasi krisis seperti ini dibutuhkan kecepatan dalam pendistribusian bantuan.

"Bagaimana mungkin warga bisa taat menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun physical distancing, jika di dapurnya tak ada yang bisa dimasak. Mengingat hampir sebagian besar masyarakat kita berprofesi di sektor informal yang mengandalkan pendapatan harian," katanya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut menilai, pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat hingga daerah agar ke depannya melakukan pemetaan secara berkala terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga saat bencana datang, data warga yang berhak menerima bantuan sudah siap.

Jadi menurut dia kondisinya tidak seperti saat ini, ketika bencana datang, "update" data baru dilakukan. Proses tersebut seharusnya dilakukan secara berkala, jika perlu setiap satu bulan sekali.

"Jadi kapanpun bencana datang, kita siap, begitupun dengan masalah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah yang selalu menjadi masalah klasik dalam penyaluran bantuan sosial tidak boleh terus berulang. Tinggal bagaimana kemauan baik dari masing-masing pemimpinnya saja untuk mencari solusi," ujarnya.