Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan agar jajaran pemerintah di pusat dan daerah untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.
"Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi," kata Presiden dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan rapat paripurna luar biasa DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin.
Presiden menyebutkan, dana APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan "gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang".
"Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban," ajak Kepala Negara.
Presiden menyatakan bahwa anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, mismanagement, apalagi korupsi di daerah," katanya.
Menurut Presiden, sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, maka juga makin besar alokasi APBN untuk daerah.
Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp309,8 triliun pada RAPBN tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun.
"Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
