Fatah Tolak Israel Sebagai Negara Yahudi di Kongres

Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News/AFP) - Kelompok Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan menegaskan kembali penolakannya untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi pada kongres besar pekan depan, menurut satu dokumen yang diperoleh AFP, Sabtu.

Dokumen kongres itu juga menandaskan kembali penolakan pemimpin Palestina untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Israel, sepanjang Israel terus membangun pemukiman Yahudi di Jerusalem dan Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki.

Kongres Fatah yang akan dibuka di kota Tepi Barat, Ramallah, Selasa akan menjadi pertemuan semacam pertama faksi besar Palestina itu selama 20 tahun terakhir, dengan sekitar 2.000 delegasi diperkirakan akan hadir dari seluruh dunia.

Israel mengalami memanasnya diplomatik berkaitan dengan aktivitas permukimannya, terutama di Jerusalem timur, yang mereka rebut dalam Perang Enam Hari pada 1967, dan berakhir dengan pencaplokan wilayah tersebut dalam suatu tindakan yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Negara Yahudi itu menganggap semua wilayah Jerusalem sebagai ibukotanya yang abadi dan tak terpisah, dan tidak menganggap pembangunan di Jerusalem timur sebagai aktivitas pemukiman.

Rakyat Palestina ingin menjadikan bagian timur kota itu, yang ditempati sekitar 200.000 warga Yahudi Israel di dalam 121 pemukiman dan 268.000 warga Palestina, sebagai ibukota negara masa depan mereka.

Dalam dokumen itu Fatah menggaris-bawahi `penolakannya untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi` seperti yang diminta oleh Perdana Menteri garis keras Israel, Benjamin Netanyahu.

Fatah mengaitkan penolakan ini dengan keputusan untuk melindungi hak-hak pengungsi Palestina, yang akan kembali ke rumah mereka yang telah diratakan pada saat pembentukan negara Israel pada 1948.

Kelompok Abbas juga diperkirakan akan mendorong lagi prakarsa perdamaian yang disponsori Arab Saudi pada 2002 dengan Israel.

Mereka juga mengajukan seruan terhadap semua negara Arab bagi pembentukan hubungan normal dan sepenuhnya dengan Israel, sebagai imbalan bagi penarikan mundur negara Yahudi itu dari semua wilayah yang diduduki dalam perang 1967, dan pembentukan negara Palestina.

Gerakan Islam Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza telah melarang anggota Fatah untuk menghadiri kongres itu, dan memperingatkan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang mengabaikan perintah itu.

Mahmud Zahar, pemimpin senior Hamas di Gaza mengatakan pada awal pekan ini, bahwa larangan untuk ikut ambil bagian dalam kongres akan dicabut bila kelompok Fatah membebaskan semua tawanan Hamas di Tepi Barat.

Ketegangan-ketegangan Hamas-Fatah memuncak pada Juni 2007 ketika Hamas merebut kontrol Gaza, setelah sepekan bentrokan yang menelan banyak korban. Peristiwa itu membuat Presiden Palestina dan Pemimpin Fatah Mahmoud Abbas mengeluarkan perintah terhadap Tepi Barat.(*)