Masalah nyata tersebut seperti tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, persoalan energi yang tidak terbarukan, terjadinya proses deindustrialisasi.
Selanjutnya, persoalan tersebut stagnasi pertanian pangan, serta kerusakan ekosistem.
Sistem ekonomi negara ini sudah menjadi perdebatan ISEI dari waktu ke waktu. Dimana pada 1990 asosiasi lembaga profesi ini telah merumuskan sistem ekonomi Indonesia dengan menjabarkan demokrasi ekonomi.
Kemudian, pada 2000 dilanjutkan dengan merumuskan ekonomi pasar terkelola dan pada 2006 merumuskan butir-butir reformasi ekonomi Ingonesia sesuai dengan UUD 1945.
Tetapi yang mendasar apapun sistem ekonomi yang ada, harus dapat membawa bangsa menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Dalam rumusan ini juga mengatakan, dalam merekonstruksi sistem ekonomi negara ini tidak bisa dipisahkan dari bagaimana sistem politik dan sosial yang dimiliki dimana pada saat yang sama mampu menghadapi berbagai macam krisis dan guncangan.
Satu isu penting yang mencuat dalam kongres ini adalah perdebatan mengenai peran negara dalam pembangunan ekonomi.
Diakui bahwa negara dan sektor publik memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor publik dapat mempengaruhi gerak ekonomi melalui perangkat kebijakan untuk pengaruhi sistem insentif, pengambilan keputusan pelaku ekonomi, dan distribusi pendapatan.
Karena itu, rekonstruksi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi pemerintah yang adalah tulang punggung kebijakan sektor publik.
Disamping itu, rekonstruksi ekonomi membutuhkan reformasi pada pengajaran ilmu ekonomi pada calon ekonom masa depan.
Pengetahuan teoritis seharusnya dipadukan dengan pengetahuan faktual mengenai dinamika ekonomi masyarakat dan dinamika kebijakan ekonomi.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
