Surabaya (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah tidak akan meminta jatah menteri di kabinet pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Muhammadiyah tidak pernah dan bukan jadi budaya untuk meminta-minta, apalagi mengemis jabatan di arena penyelenggaraan negara, baik itu di kabinet atau tempat-tempat lain," kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Surabaya, Sabtu.

Din Syamsuddin berada di Surabaya untuk membuka acara seminar nasional tentang pengelolaan kesehatan di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim.

Menurut dia, sebagai ormas yang usianya lebih tua daripada negara, Muhammadiyah merasa bersyukur karena selama ini telah melakukan tugas-tugas kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab negara.

"Ada banyak tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab negara telah dilakukan oleh Muhammadiyah, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat lainnya," katanya.

Dalam perjalanan bangsa ini, lanjut dia, selalu ada, bahkan banyak kader Muhammadiyah yang terlibat dan direkrut oleh negara.

Soal nanti akan direkrut lagi atau tidak, Din menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.

"Terserah presiden sebagai orang yang punya hak prerogatif. Tapi, seandainya diminta, Muhammadiyah telah menyiapkan. Alhamdulillah, cukup banyak orang berkualias dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, dan perikanan di Muhammadiyah ini," katanya.

Namun, sekali lagi dia menegaskan, Muhammadiyah tidak akan meminta-minta. "Kalau pun tidak diberi, tidak ada masalah dan Muhammadiyah tidak akan berhenti berbuat untuk mengabdi kepada negara," katanya.

Diakui pula, dalam hal politik, organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 itu menganut faham aktivisme. "Muhammadiyah selalu aktif berperan untuk negara sebagai amal ibadah. Tapi yang perlu dicatat, peran Muhammadiyah itu tidak ada pamrihnya," katanya.

Ia menuturkan rumah sakit-rumah sakit dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah bukan bertujuan untuk mengincar posisi jabatan tertentu di pemerintahan. "Orang Muhammadiyah itu pengabdi-pengabdi yang penuh ketulusan dan keikhlasan," kata Din.

Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak akan rugi, jika tidak diberi jatah menteri di kabinet. Jutru, pemerintah yang akan rugi, jika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti tidak melalui pembahasan yang melibatkan ormas.

"Yang rugi justru negara dan pemerintah karena kebijakan-kebijakannya mengambang dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat," katanya.

Dalam kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla periode 2004-2009, terdapat sejumlah nama menteri yang berasal dari kalangan Muhammadiyah, di antaranya Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkes Siti Fadilah Supari, dan Mensesneg Hatta Rajasa.(*)

Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009