WARSI dorong solusi pangan bagi orang Rimba di tengah pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI mengatakan terus mendorong solusi bagi orang Rimba untuk memperoleh bantuan pangan dari program pemerintah di tengah pandemi COVID-19.

"Kami sejak COVID-19 ini terus berupaya (agar) kelompok-kelompok ini mendapatkan (bantuan dari) program-program pemerintah," kata Direktur Eksekutif KKI WARSI Rudi Syaf dalam Webinar Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional (UNAS) bertema pemberdayaan umat di sekitar kawasan hutan di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan di tengah wabah yang melumpuhkan perekonomian, kelompok orang Rimba yang hidup di perkebunan sawit adalah kelompok yang dinilai sangat terdampak.

Terlebih lagi menyusul konflik dengan perusahaan sawit yang menyebabkan mereka semakin kesulitan untuk mendapatkan sumber pangan.

"Karena tidak ada lahan yang bisa ditanam untuk pangan oleh mereka. Tidak ada umbi-umbian yang tumbuh yang bisa mereka ambil secara subsisten," katanya.

Orang Rimba yang hidup di perkebunan sawit, kata dia, hanya mengandalkan hasil berburu sebagai sumber pangan mereka.

Namun, sejak wabah COVID-19 melanda hampir seluruh provinsi di Indonesia, hasil buruan mereka tidak laku dijual sehingga mereka benar-benar kesulitan mendapatkan pangan.

Untuk itu, WARSI, katanya, sejak pandemi COVID-19 berlangsung terus berupaya membantu agar kelompok masyarakat adat, terutama orang Rimba, mendapatkan bantuan tunai berupa sembako dari pemerintah.

"Supaya mereka dapat, terutama yang (hidup) di kebun sawit," katanya.

"Sudah berjalan di beberapa kelompok, di Kemensos itu sudah ditemukan solusi melalui Dinas Sosial Kabupaten, disalurkan langsung berupa bahan pokok, sembako," katanya lebih lanjut.

Upaya untuk memikirkan kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut, menurut dia, penting dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa sehingga konflik terkait lahan dan sumber penghidupan bagi kelompok-kelompok masyarakat adat bisa menjadi solusi jangka panjang.

"Mekanisme penyelesaian konflik terkait dengan lahan itu memang cukup sulit di perkebunan sawit, karena itu, penting ke depan kita bersama-sama memikirkan kelompok-kelompok ini," katanya.

WARSI bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 200, katanya, telah berhasil membangun mekanisme perhutanan sosial yang merekognisi masyarakat untuk bisa terlibat bahkan berkolaborasi dengan perusahaan.

Ke depan, mereka ingin mendorong mekanisme tersebut di sektor perkebunan sehingga bisa menjadi solusi tidak hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di lingkungan sekitarnya.