Oposisi India Protes Kebijakan Pemerintah Terhadap Pakistan

New Delhi (ANTARA News/Reuters) - Anggota-anggota parlemen oposisi India melakukan protes yang gaduh dan keluar dari ruang sidang, Kamis, dengan menyebut upaya pemerintah memperbaiki hubungan dengan Pakistan sebagai menjual kepentingan nasional.

Perdana Menteri Manmohan Singh telah mendapat kecaman-kecaman karena pernyataan bersama yang ditandatanganinya dengan PM Pakistan Yusuf Raza Gilani yang setuju tidak menghubungkan masalah terorisme dengan proses perdamaian lebih luas yang dihentikan India setelah serangan-serangan Mumbai pada November lalu.

Ia juga dikecam karena setuju memasukkan dalam pernyataan bersama itu masalah menyangkut provinsi Baluchistan Pakistan dimana Islamabad menuduh India mendorong pemberontakan. New Delhi telah membantah tuduhan itu.

Menteri Luar Negeri S.M. Krishna mengatakan kepada parlemen, Kamis, India tidak memiliki masalah yang disembunyikan mengenai Baluchistan dan karena itu kedua PM tersebut memasukkan provinsi itu dalam pernyataan bersama mereka.

"Ini sebuah konsep yang aneh bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan," kata pemimpin Bharatiya Janata Party (BJP) Lal Krishna Advani, yang menambahkan bahwa Singh seharusnya menolak masuknya keterangan mengenai Baluchistan pada pernyataan itu.

"Dan lebih jauh lagi, jika masalah itu harus dimasukkan, maka ia seharusnya mengatakan bahwa India tidak memiliki sangkut-paut dengan apa yang terjadi di Baluchistan," kata Advani sebelum memimpin anggota-anggota oposisi keluar dari ruang sidang parlemen.

Pakistan menyatakan India mempersenjatai pemberontak di Baluchistan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan anti-Pakistan dari konsulat India di Kandahar dan Jalalabad di Afghanistan. Tuduhan-tuduhan itu dibantah oleh New Delhi.

Proses perdamaian antara kedua negara tetangga yang berkekuatan nuklir itu tertahan setelah serangan-serangan November 2008 terhadap Mumbai, ibukota finansial dan hiburan India, yang menewaskan 166 orang.

Singh mengatakan pada pertengahan Juli bahwa perundingan perdamaian dengan Pakistan akan tetap tertahan sampai negara itu menindak orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan di Mumbai tahun lalu.

Pernyataan Singh itu tampaknya bertentangan dengan sebuah pernyataan bersama dengan Gilani dimana kedua pemimpin tersebut mengatakan bahwa tindakan terhadap terorisme "tidak boleh dikaitkan" dengan proses dialog tersebut.

Dalam pernyataannya kepada media India, Singh mengatakan, "Harus ada upaya-upaya jujur serius untuk menjembatani kesenjangan yang memisahkan kedua negara itu."

Sejumlah pejabat India menuduh serangan itu dilakukan oleh kelompok dukungan Pakistan, Lashkar-e-Taiba, yang memerangi kekuasaan India di Kashmir dan terkenal karena serangan terhadap parlemen India pada 2001. Namun, jurubicara Lashkar membantah terlibat dalam serangan tersebut.

India mengatakan bahwa seluruh 10 orang bersenjata yang melakukan serangan itu datang dari Pakistan. New Delhi telah memberi Islamabad daftar 20 tersangka teroris dan menuntut penangkapan serta ekstradisi mereka.

India dan Pakistan terlibat dalam tiga perang dan hampir terjerumus ke dalam perang keempat setelah serangan militan pada 2001 terhadap gedung parlemen India.

Dua dari tiga perang itu meletus karena masalah Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas muslim di India yang penduduknya beragama Hindu.

Lebih dari 40.000 orang -- warga sipil, militan dan aparat keamanan -- tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an.

Pemberontak Kashmir menginginkan kemerdekaan wilayah itu dari India atau penggabungannya dengan Pakistan yang penduduknya beragama Islam.

New Delhi menuduh Islamabad membantu dan melatih pemberontak Kashmir India. Pakistan membantah tuduhan itu namun mengakui memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri.(*)