Polisi tingkatkan pengawasan kantor yang buka tidak sesuai PSBB

pihak kepolisian tidak akan membatasi mobilitas masyarakat, namun akan meningkatkan pengawasan terhadap kantor yang kembali beroperasi

Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian akan meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah kantor yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan dalam beberapa hari terakhir jajarannya mencatat terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang diprediksi sudah kembali bekerja.

Terkait hal itu pihak kepolisian tidak akan membatasi mobilitas masyarakat, namun akan meningkatkan pengawasan terhadap kantor yang kembali beroperasi untuk memastikan kantor tersebut diperkenankan beroperasi dalam ketentuan PSBB.

"Yang harus kita perketat adalah di tempat mereka bekerja, mana yang buka yang tidak sesuai ketentuan PSBB," kata Sambodo di Mako Polda Metro Jaya, Kamis.

Sambodo menegaskan jajarannya tidak akan melarang masyarakat untuk beraktivtas asalkan tetap mematuhi rambu-rambu PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Tergantung wilayah kami juga tidak bisa melarang orang berpergian selama dia mematuhi aturan-aturan PSBB, seperti dia memakai masker, physical distancing, dan sebagainya," kata dia.

Pada Rabu (13/4), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans-E) DKI Jakarta menutup 190 perusahaan atau tempat kerja tersebut tidak termasuk ke dalam kategori 11 jenis usaha yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020. Perusahaan itu tetap melakukan kegiatan usahanya di tengah PSBB yang saat ini masuk hari ke-34.

Sebanyak 190 perusahaan yang ditutup tersebut, tersebar di lima wilayah. Yakni 32 perusahaan di Jakarta Pusat, 47 di Jakarta Barat, 37 di Jakarta Utara, 25 di Jakarta Timur dan 49 di Jakarta Selatan dengan jumlah pekerja sebanyak 16.594 orang.

Selain perusahaan yang ditutup sementara, ada 287 perusahaan lain yang diberi peringatan dan diberikan pembinaan karena belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh. Ke-287 perusahaan ini ada juga yang di luar 11 sektor dikecualikan dalam Pergub 33/2020, namun memiliki izin operasi dari Kementerian Perindustrian.

Perusahaan memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian yang diberi peringatan itu, tersebar di Jakarta Pusat (empat), Jakarta Barat (73), Jakarta Utara (94), Jakarta Timur (99) dan Jakarta Selatan (17 perusahaan). Total memiliki pekerja sebanyak 53.697 orang.

Sementara itu, ada juga perusahaan atau tempat kerja yang termasuk 11 sektor dikecualikan yang diberi peringatan atau pembinaan karena belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang ditentukan. Dari hasil sidak, ada 668 perusahaan jenis ini yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan yang termasuk kategori ini secara rinci, berada di Jakarta Pusat (165), Jakarta Barat (78), Jakarta Utara (140), Jakarta Timur (139), Jakarta Selatan (142) dan Kepulauan Seribu (empat perusahaan). Total memiliki pekerja sebanyak 82.435 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah menyebutkan penutupan sementara pada perusahaan pelanggar PSBB itu dilakukan karena tak dipenuhinya aturan dalam PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020. Dengan hal tersebut, penutupan akan berlangsung hingga PSBB di Jakarta usai dilaksanakan pada 22 Mei 2020.