Jakarta,  (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan
keluarga pejabat tidak boleh dihalangi untuk berbisnis asalkan mereka tidak melanggar peraturan.

"Tidak adil dan tidak boleh menghalang-halangi bisnis keluarga pejabat karena mereka punya hak untuk berbisnis. Yang penting jangan melanggar aturan," ujar Presiden dalam sambutannya pada peresmian Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Presiden juga mengingatkan bisnis yang melibatkan keluarga pejabat jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan yang berbuntut praktik korupsi seperti terjadinya penggelembungan harga.

Meski keluarga pejabat jangan sampai dihalangi hak berusahanya, Presiden mengatakan, apabila bisnis keluarga pejabat sudah memasuki wilayah APBN dan APBD maka pelaksanaannya harus diawasi secara ketat.

Presiden mengaku dalam hampir lima tahun masa pemerintahannya, akuntabilitas penggunaan uang negara dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapatkan prioritas perhatian.

"Oleh karena itu, saya juga meminta bisnis keluarga pejabat itu kalau sudah memasuki wilayah APBN dan APBD harus kita teropong," ujarnya.

Menurut Presiden, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih merupakan titik lemah yang dapat menimbulkan penyelewengan uang negara.

"Ini salah satu prioritas saya selama lima tahun ini. Sudah lumayan meski saya belum puas menyangkut akuntabilitas keuangan negara. Satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan," tuturnya.

Menurut Presiden, ia telah meminta agar pengadaan barang dan jasa di semua lembaga negara baik pusat dan daerah termasuk TNI/Polri diawasi secara ketat.

"Tidak ada satu pun yang kebal terhadap pengawasan ini," ujarnya.

Presiden berjanji untuk meningkatkan penindakan baik secara hukum maupun administratif terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku selama ini
keluarga pejabat yang ikut berbisnis dalam berbagai proyek yang menggunakan APBN atau APBD tidak terlalu banyak.

Djoko mengaku menutup mata terhadap keluarga pejabat yang ikut berbisnis dan memperlakukan mereka secara setara dengan para pebisnis lainnya.

"Makanya, kalau ditanya siapa yang menang, saya tidak mengerti, karena saya tidak melihat perusahaan ini milik siapa. Pokoknya aturan begini, kalau memang masuk ya masuk, kalau tidak ya maaf saja. Saya tidak peduli milik siapa itu, pokoknya kita mengikuti Keppres saja," tutur Djoko.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009